1.093 Orang Kena PHK September 2025, Terbanyak di Jawa Barat

11 hours ago 1

CNN Indonesia

Rabu, 29 Okt 2025 11:45 WIB

Data Kemnaker menunjukkan 1.093 orang pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama September 2025. Data Kemnaker menunjukkan 1.093 orang pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama September 2025. (ANTARA FOTO /MOHAMMAD AYUDHA).

Jakarta, CNN Indonesia --

Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mencatat 1.093 orang pekerja terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) selama September 2025.

Data itu tercatat dalam laporan berjudul Tenaga Kerja Ter-PHK, September Tahun 2025 yang diunggah di situs resmi Satu Data Ketenagakerjaan.

"Pada bulan September 2025 terdapat 1.093 orang tenaga kerja yang ter-PHK (pemutusan hubungan kerja). Tenaga kerja ter-PHK paling banyak terdapat di Provinsi Jawa Barat, yaitu sekitar 20,95 persen dari total tenaga kerja ter-PHK yang dilaporkan," dikutip dari situs Satu Data Ketenagakerjaan, Rabu (29/10).

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jawa Barat menjadi provinsi dengan jumlah pekerja yang di-PHK terbanyak. Ada 229 orang pekerja di provinsi ini yang di-PHK pada September 2025.

Posisi kedua ditempati Kalimantan Utara dengan 187 orang pekerja di-PHK. Lalu ada Jawa Timur (141 orang), Sumatera Selatan (101 orang, Kalimantan Selatan (52 orang), dan Banten (48 orang).

Persoalan PHK menjadi sorotan publik dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2024, Kemnaker mencatat 77.965 orang di-PHK. Jumlah itu naik 20,21 persen dibandingkan tahun 2023 yang tercatat 64.855 orang.

Persoalan ini sempat menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Pada Maret lalu, ia menyatakan akan menciptakan 2,9 juta lapangan kerja merespons PHK beberapa waktu belakangan.

Ia juga berjanji membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional (DKBN) yang memiliki nomenklatur setara dengan kementerian maupun lembaga. DKBN juga akan membentuk Satgas Pencegahan PHK.

"Menunggu Bapak Presiden yang akan mengumumkan langsung. Dewan Kesejahteraan Perlindungan (Buruh-red) Nasional yang membentuk Satgas PHK nantinya. Jadi bukan diumumkan ada dua, Dewan Kesejahteraan Perlindungan Nasional yang membentuk Satgas PHK itu sendiri," kata Andi Gani dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (1/9).

[Gambas:Video CNN]

(dhf/sfr)

Read Entire Article
Perekonomian | Teknologi | Alam | Otomotif | Edukasi | Lifestyle |