AHY Ajukan Anggaran Rp315 M untuk 2026, Zulhas Minta Rp410 M

Jakarta, CNN Indonesia --

Sebanyak 6 menteri koordinator (menko) mengusulkan tambahan anggaran di 2026, termasuk Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) serta Menko Pangan Zulkifli Hasan (Zulhas).

Ada satu menko yang absen, yakni Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Ia tak bisa hadir dalam rapat dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI karena harus mendampingi Presiden Prabowo Subianto dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-17 di Brasil.

Menko AHY menuturkan pagu indikatif kementeriannya di 2026 adalah Rp115,71 miliar. Kendati demikian, ia mengklaim ada sejumlah program dukungan manajemen yang belum terakomodir.

"Kami sekaligus menyampaikan permohonan usulan tambahan sebesar Rp200,2 miliar untuk membiayai program dukungan manajemen yang belum teralokasi sebesar Rp114,07 miliar dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan sebesar Rp86,14 miliar," jelasnya dalam Rapat Kerja dengan Banggar DPR RI di Jakarta Pusat, Senin (7/7).

"Sehingga total kebutuhan anggaran (Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan) untuk 2026 menjadi sebesar Rp315,9 miliar," tegas AHY.

Beberapa kebutuhan tersebut, seperti program koordinasi pelaksanaan kebijakan mencakup beberapa hal. Ada yang terkait pemerataan pembangunan wilayah agraria dan tata ruang; konektivitas; infrastruktur dasar; hingga pembangunan perumahan dan sarana prasarana permukiman.

Sementara itu, Zulhas mengatakan pagu indikatif awal kementeriannya adalah Rp137 miliar. Itu diberikan untuk operasional Kemenko Pangan, seperti belanja pegawai dan kebutuhan dasar esensial kantor.

"Memerlukan tambahan Rp272,99 miliar. Jadi, total pagu anggaran untuk 2026 kami usulkan Rp410 miliar. Mudah-mudahan mendapat dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Banggar," beber Zulhas.

Ketua Banggar DPR Said Abdullah menegaskan pihaknya akan berbicara dengan pemerintah untuk memutuskan usulan tambahan anggaran dari para menko. Ia menyebut itu harus diputuskan sebelum Nota Keuangan yang akan digelar pada Agustus 2025 mendatang.

"Enam menko kita menyampaikan pagu indikatif untuk 2026, itu isinya semuanya dukungan manajemen saja, tidak lebih," ucap Said.

"Oleh karenanya, memang kewajiban konstitusional kita sebelum Nota Keuangan memang kita harus bicara dengan pemerintah agar 7 kemenko yang ada sebagaimana tahun-tahun sebelumnya di balik keterbatasan-keterbatasan fiskal kita, tentu secara proporsional kami sungguh-sungguh akan memperhatikan berbagai masukan dan memberikan dukungan penuh terhadap para menko kita," jelasnya.

Politikus PDI Perjuangan itu mengatakan pagu anggaran pada APBN 2026 bagi para menko itu akan sesuai harapan.

[Gambas:Video CNN]

(skt/sfr)