4 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Arab Saudi dan Kuwait dilaporkan telah meluncurkan serangan udara rahasia ke wilayah Irak untuk menyasar kelompok paramiliter yang didukung oleh Iran. Langkah militer yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi ini disebut-sebut sebagai bentuk mosi tidak percaya terhadap efektivitas payung keamanan Amerika Serikat (AS) di kawasan Timur Tengah.
Mengutip laporan dari Reuters Jumat (15/5/2026), serangan ini terjadi Rabu. Operasi ini disebut sebagai "respons independen terhadap ancaman yang masuk ke wilayah kedaulatan negara-negara Teluk" di tengah memudarnya kepercayaan mereka pada jaminan perlindungan militer Washington.
Meskipun Arab Saudi dan Kuwait merupakan rumah bagi pangkalan militer utama AS, kedua negara ini tetap menjadi target serangan drone dan rudal sebagai balasan Iran atas kampanye militer AS-Israel sejak Februari lalu. Investigasi menunjukkan bahwa ratusan drone yang menyerang infrastruktur mereka berasal dari Irak, khususnya dari kelompok Kataib Hezbollah yang berbasis di selatan Irak.
Jet tempur Arab Saudi dilaporkan menghantam target milisi pro-Iran di Irak sesaat sebelum gencatan senjata antara AS dan Iran tercapai pada awal April. Selain itu, otoritas di Irak mengklaim bahwa setidaknya dua kali serangan rudal diluncurkan dari wilayah Kuwait untuk menghancurkan posisi-posisi penting milik Kataib Hezbollah.
Ketegangan ini sebenarnya telah mencapai puncaknya pada bulan Maret ketika Arab Saudi dan Kuwait memberikan peringatan keras kepada pemerintah Baghdad agar segera menertibkan milisi pro-Iran. Di sisi lain, Kuwait tercatat telah memanggil perwakilan diplomatik Irak sebanyak tiga kali, sementara Arab Saudi melakukan hal serupa terhadap duta besar Irak pada bulan lalu.
Para pengamat menilai tindakan berani negara-negara Teluk ini dipicu oleh kekecewaan terhadap AS yang dianggap memulai konflik tanpa konsultasi strategis dengan sekutu regionalnya. Hal ini diungkapkan oleh Khaled Almezaini, seorang profesor madya politik di Universitas Zayed di Abu Dhabi, dalam wawancaranya mengenai dinamika keamanan baru ini.
"Pertanyaan yang paling mendasar adalah mengenai konsultasi. Apakah negara-negara Teluk benar-benar mendapatkan jenis kemitraan dan dukungan keamanan yang mereka rasa perlu jika Amerika Serikat akan terlibat secara militer di kawasan ini," kata Almezaini kepada The Guardian.
Seiring meningkatnya eskalasi, para analis mulai meragukan masa depan ketergantungan militer negara-negara Teluk terhadap Washington. Muncul pertanyaan besar di kalangan monarki Teluk mengenai apakah keberadaan pangkalan militer AS saat ini merupakan aset yang melindungi atau justru menjadi beban yang membahayakan stabilitas nasional mereka.
(tps/sef)
Add
as a preferred
source on Google
