3 hours ago
1
Jakarta, CNN Indonesia --
Presiden Prabowo Subianto mengaku banyak menerima keluhan dari investor luar negeri terkait proses perizinan di Indonesia terlalu lama.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam acara penyerahan uang sebesar Rp10,2 hasil penagihan denda administratif kehutanan oleh Satgas PKH di Kejagung, pada Rabu (13/5).
Prabowo mengaku sudah menugaskan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi untuk mengumpulkan ahli-ahli dan membentuk Satgas terkait deregulasi perizinan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Banyak investor juga dari luar negeri mengeluh di Indonesia sering perizinannya lama sekali dan banyak sekali saudara-saudara sekalian, perizinan kadang-kadang ada yang enggak masuk akal," tuturnya.
Ia meminta agar tidak ada lagi proses perizinan yang dipersulit. Menurutnya para pengusaha yang memiliki niat untuk berinvestasi di Indonesia harus didukung agar dapat meningkatkan ekonomi masyarakat.
"Sederhanakan ya, jangan persulit. Para pengusaha harus dibantu, harus didukung. Yang nakal kita tertibkan tapi yang baik, yang benar-benar mau bekerja ya harus dibantu," jelasnya.
Di sisi lain, Prabowo mengaku masih menemukan adanya birokrat-birokrat yang secara sengaja mempersulit proses perizinan untuk mencari celah meminta uang.
Ia mengaku heran lantaran ketika proses perizinan sudah di permudah oleh pemerintah akan tetapi kembali dipersulit oleh Kementerian/Lembaga melalui Peraturan Menteri hingga Peraturan Teknis.
"Kecenderungan regulasi adalah inisiatif dari birokrat-birokrat untuk, terus terang saja saya sampaikan, untuk cari peluang. Ada yang nanti minta kickback, minta uang supaya izinnya dipercepat keluar," tuturnya.
Prabowo bahkan mengaku sudah menerima keluhan dari kelompok pengusaha yang mau bekerja dan berinvestasi di Indonesia justru malah dipersulit izinnya.
Ia menyebut tidak jarang izin tersebut justru baru keluar setelah satu hingga dua tahun dari proses pengajuan. Padahal, kata Prabowo, di negara lain perizinan bisa selesai dalam waktu dua minggu saja.
"Pengusaha-pengusaha juga mengeluh, mereka mau bekerja dan mereka mau investasi tapi kadang-kadang nunggu izin itu satu tahun, dua tahun," tuturnya.
"Sedangkan di negara lain dua minggu. Kita harus mengacu kepada negara tetangga. Kalau mereka bisa keluarkan izin dalam dua minggu kenapa kita dua tahun," imbuhnya.
(tfq/dal)
Add
as a preferred source on Google
