5 hours ago
5
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo,.(Dok. Antara)
DIREKTORAT Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum berkomitmen membawa layanan administrasi hukum lebih dekat ke tengah masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui gelaran Festival Layanan AHU Berdampak yang akan berlangsung di Bandung, Jawa Barat, pada 29-31 Agustus 2026.
Selama tiga hari, masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan konsultasi hukum tanpa harus berpindah loket. Kegiatan ini dipusatkan di dua titik strategis, yakni Trans Hotel Bandung dan Atrium Trans Mall Bandung. Pengunjung tidak hanya disuguhi pameran, tetapi juga dapat mengikuti coaching clinic, simulasi layanan digital, hingga mendapatkan layanan on-the-spot untuk jenis permohonan yang memenuhi persyaratan.
Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, Widodo, menekankan bahwa festival ini dirancang sebagai ruang solusi bagi masyarakat yang menghadapi kendala administrasi hukum.
"Jangan datang hanya untuk melihat-lihat booth. Kalau ada persoalan administrasi hukum yang belum jelas, datang dan konsultasikan. Kami siapkan ruang untuk membantu masyarakat memahami kebutuhannya dan, sepanjang kewenangan serta persyaratannya terpenuhi, menyelesaikannya di tempat," tegas Widodo dalam keterangannya, Senin (24/8/2026).
Pada kesempatan itu, lima direktorat Ditjen AHU akan membuka layanan, antara lain pendaftaran Perseroan Perorangan, fidusia dan kenotariatan, kewarganegaraan, apostille, serta layanan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Masing-masing direktorat juga menyiapkan layanan unggulan sebagai hero service.
Bagi pelaku usaha dan UMKM, misalnya, tersedia layanan pendaftaran Perseroan Perorangan sekaligus edukasi mengenai beneficial ownership. Masyarakat yang membutuhkan layanan terkait dokumen untuk keperluan lintas negara dapat berkonsultasi mengenai apostille. Sementara itu, layanan kewarganegaraan, fidusia, kenotariatan, PPNS, hingga layanan terkait pencatatan wasiat juga dapat menjadi bagian dari agenda konsultasi dan edukasi.
Festival juga menyediakan program "Pasti Ada Solusi" Special Edition. Program ini secara khusus dirancang untuk menangani persoalan aktual masyarakat dengan melibatkan unit atau pejabat terkait. Dengan demikian, masyarakat tidak hanya memperoleh penjelasan umum, tetapi berkesempatan mendapatkan pendampingan untuk persoalan yang mereka hadapi.
Menurut Widodo, pola pelayanan seperti itu penting untuk mengubah cara masyarakat berinteraksi dengan birokrasi. Teknologi, kata dia, seharusnya tidak membuat pelayanan terasa semakin jauh, tetapi justru membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan kepastian.
"Transformasi layanan AHU harus terasa dalam pengalaman masyarakat. Ukurannya bukan sekadar berapa banyak aplikasi atau sistem digital yang kami bangun, tetapi apakah masyarakat menjadi lebih paham, lebih mudah mengakses layanan, dan mendapatkan kepastian atas urusannya," katanya.
Selain layanan publik, festival akan menjadi ruang pembahasan kebijakan. Empat rancangan undang-undang akan dibedah secara paralel, yakni RUU Badan Usaha, RUU Jaminan Benda Bergerak, RUU Hukum Perdata Internasional, dan RUU Kewarganegaraan. Forum tersebut melibatkan pakar, akademisi, praktisi, dan pemangku kepentingan terkait.
Mengusung tema "Transformasi Layanan AHU yang Berdampak" dan tagline "Memberi Kepastian Hukum kepada Masyarakat", festival yang rencananya dihadiri Menteri Hukum RI Supratman Andi Agtas ini menyasar masyarakat umum, pelaku usaha dan UMKM, profesi hukum, warga negara Indonesia maupun asing yang membutuhkan layanan kewarganegaraan dan hukum lintas negara, hingga sivitas akademika.
"Dengan format yang menggabungkan edukasi, konsultasi, layanan langsung dan interaksi publik, Ditjen AHU berharap festival menjadi pengalaman nyata mengenai perubahan pelayanan administrasi hukum yang lebih modern, responsif, dan dekat dengan kebutuhan masyarakat," kata Widodo. (H-3)
