Jakarta, CNN Indonesia --
Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menepis kabar bahwa investor pembangunan kereta gantung Gunung Rinjani kabur.
Kepala Dispar Lombok Tengah Lalu Sungkul menyatakan investor pembangunan kereta gantung menuju Gunung Rinjani dari Desa Karang Sidemen Kecamatan Batukliang Utara masih menunggu validasi atau kajian perizinan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal).
"Investor kereta gantung itu tetap ingin melakukan pembangunan, hanya saja saat ini masih menunggu kajian Amdal," ujar Lalu Sungkul di Lombok Tengah, seperti dilansir Antara, Selasa (22/7).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Rencana pembangunan kereta gantung telah dicanangkan sejak 2013 dan groundbreaking telah dilakukan sekitar dua tahun yang lalu. Dari hasil diskusi yang dilakukan dengan pihak investor ternyata saat ini posisi investor sedang menunggu pemerintah untuk validasi izin Amdal.
"Investor ini tidak pernah pergi dari Lombok karena kantornya ada di Gunung Sari-Lombok Barat. Mereka telah membayar Rp5 miliar untuk jaminan, dalam hal pemanfaatan hutan itu," ujar dia.
Ia menyebut jika validasi Amdal sudah tuntas oleh pihak ketiga yang mengurus, maka pihaknya meyakini pihak investor akan segera melakukan pembangunan. Di satu sisi lain, pihaknya juga menyampaikan kendala terkait pembangunan itu karena adanya perubahan, meski tidak secara detail tidak dijelaskan perubahan yang dimaksud.
"Kereta gantung ini satu-satunya bisnis yang tidak merusak alam, karena dia hanya menggunakan satu tiang pancang yang tingginya 35 meter," katanya.
"Kami berharap ini menjadi jawaban dari masyarakat yang melakukan aktivitas illegal logging menjadi ada kesibukan (kerjaan lain) nantinya dengan adanya kereta gantung ini," imbuh dia.
Lalu Sungkul mencontohkan di Negara Swiss di setiap kampung hampir ada kereta gantung, karena di wilayah itu adalah pegunungan dan kereta gantung itu sangat digemari oleh masyarakat dan wisatawan.
"Kalau kereta gantung di Gunung Rinjani, investasi mencapai triliunan rupiah, kisaran sampai Rp15 triliun sama akomodasi," ucapnya.
Dia bertemu dengan pihak investor dan investor mempertanyakan kenapa mereka dianggap kabur padahal posisinya menunggu validasi. "Mereka tidak kabur," tegasnya.
Sebelumnya, Kepala Bapperida Lombok Tengah Lalu Wiranata menyampaikan dari hasil koordinasi yang dilakukan dengan Pemprov NTB diketahui sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan terkait kapan dimulainya pembangunan kereta gantung ini, sehingga pihaknya memberikan kesimpulan untuk saat ini pembangunan kereta gantung tersebut batal.
"Hilang investor pembangunan kereta gantung ini sehingga untuk sementara bisa kita bilang batal. Tapi sudah kami laporkan ke Pemprov NTB supaya ada tindaklanjuti lagi, makanya saat ini kita sedang carikan investor yang akan membangun kereta gantung ini," katanya.
(wiw)