Jawaban Lugas Purbaya Usai Bahas Utang Whoosh dengan Danantara

6 hours ago 1

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah tidak memiliki kewajiban untuk menanggung utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.

"Mereka bilang masih akan studi, saya sih posisinya clear, karena di perjanjian mereka dengan Indonesia, dengan Cina, enggak ada harus pemerintah yang bayar," jelas Purbaya di Wisma Danantara, Jakarta, Rabu, (15/10/2025).

Purbaya menjelaskan, pihaknya telah memastikan posisi pemerintah tetap jelas dan tegas terkait pembiayaan proyek strategis tersebut. Menurutnya, selama struktur pembayarannya tertata dengan baik dan transparan, pihak pemberi pinjaman seperti China Development Bank (CDB) tidak akan mempersoalkan.

Lebih lanjut, Purbaya menyampaikan bahwa pihak Whoosh saat ini masih melakukan studi lanjutan terkait skema pembiayaan. Setelah hasil kajian selesai, mereka akan menyampaikan usulan resmi kepada pemerintah untuk ditinjau lebih lanjut.

"Biasa sih, selama struktur pembayarannya clear, mereka nggak ada masalah. Tapi kan kita lihat hasil studinya seperti apa nanti," jelasnya.

Sebelumnya, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) masih mengevaluasi penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta - Bandung atau Whoosh.

Chief Executive Officer Danantara Rosan Roeslani menanggapi pernyataan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa yang enggan menanggung utang proyek tersebut. Rosan mengungkapkan, padahal Danantara belum membahas dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan menentukan opsi penyelesaian utang yang saat ini menjadi beban PT. KAI (Persero).

"Makanya saya juga bingung ya, karena kita kan lagi evaluasi. dan kita juga belum, Danantara berbicara ke pihak lain," ujarnya saat ditemui di Hotel St. Regis, Selasa (14/10).

Rosan menjelaskan, terkait penyelesaian utang Whoosh menjadi wewenang COO Dony Oskaria. Namun, saat ini pihaknya masih melakukan evaluasi dan mencari opsi yang tepat.

Ia mengaku, dalam penyelesaian permasalahan ini memang melibatkan kementerian lain, sehingga perlu pembahasan mendalam.


(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]

Next Article BNI Dukung Pembangunan Infrastruktur, Ini Buktinya

Read Entire Article
Perekonomian | Teknologi | Alam | Otomotif | Edukasi | Lifestyle |