8 hours ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Mantan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan dipanggil menghadap Presiden RI Prabowo Subianto ke Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (3/11) di tengah polemik utang proyek kereta cepat Whoosh.
Pantauan CNNIndonesia.com, Jonan tiba sekitar Pukul 15.34 WIB. Ia mengenakan jas lengkap sembari membawa tas jinjing.
Eks Direktur Utama KAI 2009-2014 tersebut mengaku tak tahu hal apa yang akan dibahas dengan Prabowo. Ia menyebut kehadirannya untuk memenuhi undangan yang disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Enggak tahu saya, enggak tahu. Diundang Pak Seskab itu," kata Jonan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (3/11).
Ia mengaku undangannya hanya untuk mengobrol saja. Ia pun enggan menyampaikan fokus obrolan.
"Enggak, enggak (ada materi yang disiapkan). Enggak tahu saya," ucapnya.
Sebelum Jonan, hadir lebih dulu Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono. Ia menyebut kedatangannya akan membahas sejumlah isu.
Salah satunya ialah isu polemik Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) alias Whoosh yang kini dilanda utang, termasuk membahas restrukturisasi utang Whoosh.
"Mau melaporkan tentunya sekaligus meminta arahan-arahan dari beliau, dari Bapak Presiden tentang banyak. Termasuk kereta cepat," kata AHY di Istana.
Jonan menjabat menhub pada 2014-2016, di era pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Pada 27 Juli 2016, posisi Jonan sebagai Menhub digantikan oleh Budi Karya Sumadi.
Saat menjabat menhub, Jonan cukup alot menggolkan proyek kereta cepat Whoosh. Salah satu persyaratan yang diminta Jonan kepada penggarap proyek Whoosh adalah masalah standar keselamatan penumpang.
"Keselamatan itu tidak bisa ditawar karena keselamatan itu harus single standard. Standarnya itu tunggal, jadi bukan soal harga, ini keselamatan," ujar Jonan di Istana Kepresidenan, Rabu (2/9/2015).
Jonan tidak peduli dengan nilai investasi atau harga proyek kereta cepat yang ditawarkan China dan Jepang. Menurutnya, selisih harga yang ditawarkan kedua kompetitor asing tersebut tidak mencerminkan tingkat jaminan keselamatan calon penumpang.
"Apa kita berani soal keselamatan: oh ini lebih murah, tapi selamat tidak selamat dikit tidak apa-apa, kan tidak. Ini saya sebagai menteri teknis ya. Yang bertugas mengurus transportation safety saya," tuturnya.
Jepang dan China saat itu bersaing memperebutkan proyek kereta cepat. Masing-masing mengajukan proposal penawaran dengan spesifikasi dan harga proyek yang berbeda.
Jepang, yang sejak 2014 telah melakukan studi kelaikan, mengajukan penawaran nilai proyek sebesar US$ 6,2 miliar. Jepang berjanji akan menciptakan kereta berkecepatan 320 km per jam dalam waktu lima tahun (2016-20121).
Sementara China, pada Maret 2015 tiba-tiba memasukan penawaran, dengan nilai proyek sebesar US$ 5,5 miliar. Dengan harga proyek yang lebih murah dari Jepang, China bermimpi menghadirkan kereta berkecepatan 350 km per jam dalam jangka waktu hanya dua tahun (2016-2018).
Usai China keluar sebagai pemenang tender dan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) terbentuk, Jonan mewajibkan 9 syarat perjanjian penyelenggaraan prasarana (konsesi) proyek kereta cepat agar proyek bisa jalan.
Salah satunya, pembiayaan proyek tidak boleh memakai dana APBN. Ada juga klausul soal pemerintah tidak memberikan jaminan terhadap kegagalan pembangunan maupun pengoperasian kereta cepat yang disebabkan oleh KCIC. Apabila KCIC tidak bisa memenuhi 9 persyaratan konsesi, proyek tersebut tidak bisa berjalan.
(pta/pta)
