3 hours ago
7
Gubernur Jawa Barat (Jabar) Dedi Mulyadi atau KDM bersama putrinya Hyang Sukma Ayu Mulyadi Putr hadir untuk mengikuti upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI) di halaman Gedung Sate, Kota Bandung, Senin (17/8/2026). Tahun ini Pemprov Jabar menggelar upacara peringatan HUT RI dengan konsep berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Upacara yang biasanya dilaksanakan di kawasan Gasibu, dipindahkan ke halaman Gedung Sate. Dalam kesempatan tersebut, KDM menyampaikan bahwa peringatan HUT ke-81 RI harus menjadi momentum untuk memperluas makna kemerdekaan, tidak hanya dimaknai secara simbolis, tetapi harus diwujudkan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, termasuk akses listrik, kesehatan, pendidikan, dan kesempatan ekonomi.
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi mengkritik aparatur sipil negara (ASN) atau birokrasi di lingkungan Pemprov Jabar yang masih melanggengkan budaya feodal. Sedangkan di satu sisi masyarakat menderita tidak mendapatkan layanan dasar seperti listrik, pendidikan, kesehatan.
Gubernur yang akrab disapa KDM ini mengatakan praktik budaya feodal yang terjadi masa penjajahan masih tumbuh subur hingga lini. Karena itu, dia meminta budaya tersebut agar dihilangkan dan pejabat tidak berperilaku feodal.
"Kita enggak boleh meniru feodalisme itu, karena di birokrasi itu bisa tumbuh sifat feodalisme kalau segera tidak kita sadari," ucap dia seusai upacara HUT ke 81 RI di halaman Gedung Sate, Senin (17/8/2026).
KDM mencontohkan para pejabat menghabiskan anggaran untuk rapat sedangkan tidak berbuat apa-apa bagi masyarakat. Selain itu, rencana banyak akan tetapi tidak berdampak kepada masyarakat.
"Pengen dihormat-hormat ketika kunjungan, tetapi yang dikunjunginya tetap menderita," kata mantan bupati Purwakarta ini.
