4 hours ago
5
Jakarta, CNBC Indonesia- Jepang membantah laporan Wall Street Journal (WSJ) yang menyatakan bahwa Presiden AS Donald Trump telah meminta Perdana Menteri (PM) Sanae Takaichi untuk tidak memprovokasi China terkait kedaulatan Taiwan.
Perselisihan antara dua negara dengan ekonomi terbesar di Asia ini dimulai setelah Takaichi bulan ini menyatakan bahwa Tokyo dapat melakukan intervensi militer dalam setiap serangan terhadap Taiwan yang memiliki pemerintahan sendiri, yang diklaim China sebagai bagian dari wilayahnya.
Menurut Kementerian Luar Negeri Beijing, Pemimpin China Xi Jinping menekankan hal ini melalui panggilan telepon dengan Trump pada hari Senin, dengan mengatakan bahwa kembalinya Taiwan merupakan "bagian integral dari tatanan internasional pascaperang".
WSJ melaporkan Kamis (27/11/2025), tak lama setelah diskusi tersebut, "Trump menjadwalkan panggilan telepon dengan Takaichi dan menasihatinya untuk tidak memprovokasi Beijing terkait kedaulatan pulau itu".
WSJ mengutip pejabat Jepang yang tidak disebutkan namanya dan seorang warga Amerika yang diberi pengarahan terkait panggilan telepon tersebut. Namun, juru bicara pemerintah Jepang, Minoru Kihara, membantah laporan WSJ.
"Artikel tersebut memuat bagian yang menyatakan, terkait kedaulatan Taiwan, (Trump) menasihatinya untuk tidak memprovokasi pemerintah Tiongkok. Fakta tersebut tidak ada," ujar Kihara dalam jumpa pers rutin, tanpa memberikan penjelasan lebih lanjut.
Dalam laporannya tentang panggilan telepon dengan Trump, Takaichi mengatakan bahwa mereka membahas percakapan presiden AS dengan Xi, serta hubungan bilateral. Namun, menurut WSJ "para pejabat Jepang mengatakan pesan tersebut mengkhawatirkan".
"Presiden Trump mengatakan kami adalah teman dekat, dan beliau menawarkan agar saya bebas menghubunginya kapan saja," ujarnya.
"Presiden tidak ingin ketegangan terkait Taiwan membahayakan detente yang dicapai bulan lalu dengan Xi, yang mencakup janji untuk membeli lebih banyak produk pertanian dari petani Amerika yang terdampak parah oleh perang dagang," demikian pernyataan tersebut.
Sebelumnya, Beijing yang telah mengancam akan menggunakan kekuatan untuk menguasai pulau yang memiliki pemerintahan sendiri itu, menanggapi dengan marah pernyataan awal Takaichi di parlemen pada 7 November. Beijing memanggil duta besar Tokyo dan menyarankan warga negara China untuk tidak bepergian ke Jepang.
Kedutaan Besar China di Jepang kembali memperingatkan masyarakat untuk berhati-hati pada hari Rabu, dengan mengatakan telah terjadi lonjakan kejahatan dan ahwa warga negara China telah melaporkan "dihina, dipukuli, dan dilukai tanpa alasan".
Kementerian Luar Negeri Jepang membantah adanya peningkatan kejahatan, dengan mengutip angka-angka dari Badan Kepolisian Nasional sebagai tanggapan yang menunjukkan jumlah pembunuhan dari Januari hingga Oktober telah berkurang. Bahkan setengahnya dibandingkan periode yang sama pada tahun 2024.
Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Guo Jiakun, pada hari Kamis menegaskan kembali seruan agar Jepang secara resmi mencabut komentar Takaichi.
"Upaya pihak Jepang untuk meremehkan, mengelak, dan menutupi pernyataan PM Takaichi yang sangat keliru dengan tidak mengangkatnya kembali merupakan penipuan diri sendiri," ujar Guo dalam jumpa pers rutin.
"China tidak akan pernah menerima ini," tegasnya.
(sef/sef)
[Gambas:Video CNBC]
