1 hour ago
1
Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat, Humaira Zahrotun Noor menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menghadapi dinamika kebencanaan. Hal ini ia sampaikan seusai rapat kerja dengan BPBD dan Dinas Sosial Jabar, Selasa (9/12/2025).
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG -- Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat mendorong upaya penanggulangan bencana di Jawa Barat dilakukan lebih sistematis, terstruktur, dan terpadu. Dorongan ini muncul seiring meningkatnya status darurat bencana di sejumlah daerah yang dipicu perubahan cuaca ekstrem.
Anggota Komisi V DPRD Jabar, Humaira Zahrotun Noor menegaskan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam menghadapi dinamika kebencanaan.
Menurutnya, komunikasi yang intens antara pemerintah daerah, BPBD, Dinas Sosial, relawan hingga aparat kewilayahan menjadi fondasi utama dalam meminimalkan risiko dan dampak bencana.
“Antisipasi kebencanaan harus dimulai dari kesiapsiagaan semua unsur, mulai relawan, masyarakat, hingga pejabat daerah. Kita tidak pernah tahu kapan bencana datang,” ujar Humaira seusai rapat kerja dengan BPBD dan Dinas Sosial Jabar di Gedung DPRD Jabar, Jalan Diponegoro, Kota Bandung, Selasa (9/12/2025).
Ia menambahkan, kecepatan koordinasi menjadi unsur krusial dalam penanganan darurat. Semakin solid komunikasi antarinstansi, semakin cepat pula langkah evakuasi maupun penyaluran bantuan bisa dilakukan.
Humaira mencontohkan penanganan bencana longsor di Arjasari, Kabupaten Bandung, di mana seluruh unsur bergerak serempak untuk memprioritaskan pencarian korban.
“Semua pihak bahu membahu. Unsur TNI–Polri pun turut membantu dengan menurunkan alat berat guna mempercepat proses evakuasi,” ujarnya.
Humaira berharap penguatan mitigasi serta kesiapsiagaan ini dapat terus ditingkatkan, terutama menghadapi potensi bencana yang kerap muncul di musim hujan.
