2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- KPK masih menelusuri peran Bupati Pati, Sudewo dalam kasus dugaan suap pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api di Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan (DJKA Kemenhub). KPK ingin punya bukti kuat sebelum menjerat Sudewo yang merupakan politikus Gerindra itu.
Awal kasus ini dari operasi tangkap tangan (OTT) pada tahun 2023. Saat itu KPK menuding ada permainan nakal pada sejumlah proyek pembangunan dan pemeliharaan jalur kereta api untuk tahun anggaran 2018-2022.
"Kita juga sedang mendalami kembali peran-peran yang bersangkutan," kata kata Plt Deputi Penindakan KPK, Asep Guntur Rahayu dalam konferensi pers pada Kamis (14/8/2025).
KPK menegaskan, pengembalian uang hasil korupsi seperti terjadi pada sidang kasus DJKA dengan terdakwa lain tak lantas menghapuskan sanksi pidananya. Tapi KPK belum punya agenda pasti kapan pemanggilan terhadap Sudewo.
"Benar seperti yang disampaikan di persidangan, itu sudah dikembalikan (kerugian negara). Tetapi berdasarkan pasal 4 ya, itu pengembalian berukuran keuangan negara tidak menghapus pidananya. Kemudian kapan dipanggil? Ya ditunggu saja," ujar Asep.
KPK menekankan penanganan perkara DJKA Kemenhub tidak hanya di satu wilayah saja. Rincian proyek yang dikasuskan ialah Proyek Pembangunan Jalur Kereta Api Ganda Solo Balapan - Kadipiro - Kalioso, proyek Pembangunan Jalur Kereta Api di Makassar Sulawesi Selatan, proyek konstruksi Jalur Kereta Api dan 2 proyek supervisi di Lampegan Cianjur Jawa Barat, dan proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa-Sumatera.
"Ini belum selesai, dan yang bersangkutan, yang kami duga sejauh ini, perannya tidak hanya yang di Solo Balapan Kadipiro. Jadi kami juga masih menunggu, karena ini harus secara lengkap," ujar Asep.
"Jadi yang bersangkutan itu tidak hanya di proyek yang itu. Jadi di hampir seluruh proyek itu, ada perannya. Sehingga kami harus menunggu, penanganan perkara yang lainnya," ujar Asep melanjutkan.
KPK meminta publik bersabar dalam pengusutan dugaan keterlibatan Sudewo. Kasus itu terjadi saat Sudewo duduk sebagai Anggota Komisi V DPR RI.
"Sehingga untuk dia, bisa nanti sekaligus, sekaligus untuk penanganannya. Jadi tidak hanya nanti, satu misalkan di Solo Balapan Kadipiro, nanti satu Tegal- Solo, seperti itu enggak. Jadi kalau itu, orang-orang yang berbeda saja. Kalau orangnya sama, itu akan disatukan, untuk penanganan perkaranya," ujar Asep.
