REPUBLIKA.CO.ID, JOHOR — Malaysia menegaskan tidak akan membiarkan wilayahnya menjadi jalur perdagangan yang dapat mendukung Israel. Sikap tersebut ditunjukkan dengan penyitaan sebuah kontainer di Pelabuhan Tanjung Pelepas, Johor, yang diduga membawa barang untuk diekspor ke Israel.
Kontainer itu disita pada Jumat oleh Malaysian Border Control and Protection Agency (AKPS) setelah otoritas menerima informasi intelijen terkait muatan tersebut. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan terhadap kontainer.
Hasil pemeriksaan awal menunjukkan pengiriman tersebut diduga melanggar ketentuan kepabeanan Malaysia yang melarang ekspor barang ke Israel, baik secara langsung maupun tidak langsung.
“Berdasarkan pemeriksaan awal, pengiriman tersebut diduga tidak mematuhi Butir Nomor 15, Jadwal Kedua, Customs (Prohibition on Export) Order 2023, yang mengatur larangan ekspor barang secara langsung maupun tidak langsung ke Israel,” kata AKPS dalam pernyataan yang dikutip Berita Harian, Sabtu (8/8/2026.
AKPS masih melakukan penyelidikan untuk memastikan jenis, spesifikasi, tujuan penggunaan, serta klasifikasi barang dalam kontainer tersebut. Otoritas juga akan menentukan apakah barang itu masuk kategori barang strategis yang pengirimannya diatur dalam Strategic Trade Act Malaysia.
“Setiap upaya mengekspor barang secara langsung maupun tidak langsung ke Israel yang bertentangan dengan hukum dan peraturan pemerintah akan ditindak tegas,” kata AKPS.
Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut langkah tersebut. Ia mengatakan penyitaan kontainer menunjukkan sikap Malaysia untuk mencegah wilayahnya digunakan sebagai jalur perdagangan yang berpotensi mendukung Israel.
“Selamat kepada AKPS atas tindakan cepat menyita sebuah kontainer yang diduga membawa muatan perdagangan strategis untuk diekspor ke Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas,” ujar Anwar dalam pernyataan yang dibagikan melalui akun X.
Anwar menegaskan Malaysia tidak ingin menjadi perantara bagi perdagangan yang dapat mendukung tindakan Israel terhadap rakyat Palestina.
“Tindakan ini menunjukkan sikap tegas Malaysia untuk memastikan bahwa negara kita tidak akan pernah menjadi jalur bagi perdagangan yang dapat mendukung atau berkontribusi terhadap kekejaman rezim Israel terhadap rakyat Palestina,” katanya.
Menurut Anwar, langkah tersebut sejalan dengan komitmen Malaysia dalam The Hague Group dan kebijakan pembatasan yang telah diberlakukan pemerintah sejak Desember 2023.

4 hours ago
1
















































