Menhut Ancam Sikat Perusahaan dan Masyarakat Pembakar Hutan di Riau

Yogyakarta, CNN Indonesia --

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni mengancam perusahaan dan masyarakat yang memicu kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Riau.

"Kami akan melakukan penegakan hukum, ya, tanpa pandang bulu, tanpa segan-segan kepada masyarakat atau perusahaan yang membakar hutan atau lahan di Riau atau di manapun," kata Raja Juli di Kantor Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Kota Yogyakarta, DIY, Selasa (22/7).

Raja Juli mengingatkan semua pihak tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara pembakaran karena potensinya sangat luar biasa buruk.

Menurutnya, Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan tengah berlangsung panas ekstrem selama 10 hari terakhir. Ini memicu kondisi cuaca kering, sehingga lahan mudah terbakar.

Belum lagi fenomena badai Wipha di langit Filipina yang membuat awan sulit terbentuk.

"Karena sekali lagi, kita terutama di Riau menghadapi masa yang sangat kritis, masa yang sudah diberi peringatan oleh Kepala BMKG. Ini sangat mudah terbakar. Oleh karena itu, akan memiliki potensi buruk pada masyarakat, dan karena itu harus kita jaga bersama-sama," ujarnya.

Raja Juli mengklaim koordinasi antara kementerian dan instansi lain berjalan cukup baik untuk penanganan karhutla di Riau ini. Termasuk bersama Polri, TNI dan BNPB.

"Ibu Kepala BMKG (Dwikorita Karnawati), hari ini berangkat ke Riau. Dari hari Minggu, Dirjen Gakkum yang memiliki tanggung jawab terhadap persoalan Karhutla ini sudah saya kirim ke Riau. Dan Pak Wamen kemarin juga langsung memimpin penanggulangan Karhutla ini di Riau," pungkasnya.

BNPB sementara itu telah mengimbau Pemprov Riau segera menetapkan status tanggap darurat bencana karhutla.

Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto mengatakan ketika status itu telah ditetapkan, pemerintah pusat akan lebih leluasa menerjunkan bantuan.

"Pemerintah Provinsi harus (tetapkan) tanggap darurat bencana, supaya pemerintah pusat dapat leluasa memberikan bantuan kepada pemerintah daerah," ujar Suharyanto seperti dikutip dari siaran pers BNPB, Selasa (22/7).

(fra/kum/fra)

[Gambas:Video CNN]