11 hours ago
2
Bandung, CNN Indonesia --
Sejumlah tentara dan polisi mendatangi SMKN 4 Bandung, yang ada di Jalan Kliningan, Buahbatu, Kota Bandung, Jawa Barat (Jabar), Rabu (16/7).
Kedatangan mereka adalah buah dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi yang melibatkan TNI-Polri dalam proses Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) tahun ajaran 2025/2026 di provinsi itu--dari ujung barat Sukabumi hingga ujung timur Cirebon, ujung utara Bekasi hingga ujung selatan Tasikmalaya.
Aparat berseragam itu datang ke SMKN 4 Bandung untuk memberikan materi pada para pelajar dalam MPLS Tahun Ajaran 2025/2026 bagi siswa baru sekolah dengan kejuruan komputer, perangkat lunak, hingga pemanfataan tenaga listrik itu.
Adapun materi yang diberikan aparat itu di antaranya soal keselamatan berlalulintas. Para pelajar diberi pemahaman, akan pentingnya mengedepankan keselamatan saat berlalulintas.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman menuturkan pelaksanaan MPLS yang akan menggandeng TNI Polri digelar pada 14 Juli 2025 sampai dengan 19 Juli 2025.
Dia bilang pelibatan TNI dan Polri untuk membentuk kedisiplinan serta menanamkan nilai-nilai kebangsaan kepada peserta didik sejak dini.
"Bapak-bapak dari TNI dan Polri akan memberikan motivasi, inspirasi, serta pendampingan kepada siswa. Harapannya, MPLS tidak hanya menjadi masa orientasi, tapi juga menjadi magic moment yang menumbuhkan tekad kuat untuk menjadi generasi Pancawaluya," ujar Herman dalam rilis yang diterima wartawan, Kamis (10/7).
Kehadiran TNI Polri pada masa MPLS itu, katanya, untuk memberikan materi bela negara dan wawasan kebangsaan secara menyeluruh dan membekas.
"Waktunya memang hanya lima hari, tetapi jika efektif, akan membangkitkan semangat kebangsaan dan tekad siswa untuk menyongsong masa depan dengan karakter yang kuat," tambah Herman.
Dalam pelaksanaan MPLS, setiap sekolah minimal melibatkan dua hingga tiga personel TNI atau Polri untuk membina siswa.
"Kami sudah konsolidasi dengan jajaran TNI, dan Polri pun akan dilibatkan," jelas Herman.
Sementara itu, Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Atip Latipulhayat meminta dengan tegas seluruh pemerintah provinsi untuk mematuhi pedoman pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Satuan Pendidikan (MPLS) Ramah yang telah disusun pihaknya.
"Ya di pedoman itu sudah jelas, di sana kan hanya ada tiga pihak yang terlibat, panitia MPLS atau sekolah, kemudian dinas dan kami Kemendikdasmen, itu saja. Jadi ikuti pedoman, ikuti pedoman ya, pedoman itu untuk dipedomani," tegasnya usai meninjau pelaksanaan hari pertama MPLS Ramah di SDN Utan Kayu Selatan 05 Jakarta Timur, Senin (14/7) seperti dikutip dari Antara.
Lebih lanjut, ia mengatakan pihaknya juga siap untuk berkomunikasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat terkait keikutsertaan kedua instansi tersebut dalam penyelenggaraan MPLS Ramah selama lima hari tersebut.
(csr/kid)
