7 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Badan Pangan Nasional (Bapanas) memberikan peringatan keras kepada seluruh outlet dan mitra penyalur beras SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) untuk tidak main-main dengan kualitas beras. Jika terbukti mengoplos beras SPHP, sanksinya tak main-main, yakni pemutusan kemitraan hingga ancaman pidana.
"Penegakan hukum sebagai jalan yang paling terakhir, apabila ditemukan unsur pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku," tegas Deputi Pengawasan Penerapan Keamanan Pangan Bapanas, Hermawan, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Selasa (22/7/2025).
Ancaman ini muncul setelah terungkap praktik curang berupa pengoplosan beras medium yang dikemas dan dijual seolah-olah beras premium. Hermawan pun secara lugas menyoroti kualitas beras yang tidak sesuai standar di lapangan.
"Saya ulangi, banyak beras premium yang kualitasnya medium, dijual premium. Harusnya dengan mutu patahan yang harusnya medium, seharusnya dijual medium, tidak boleh dijual premium, gambarannya seperti itu," ujarnya.
Hermawan mengatakan, Bapanas berkomitmen terus memantau dan mengevaluasi distribusi SPHP yang saat ini dijalankan oleh Perum Bulog. Pengawasan dilakukan ketat demi memastikan kualitas beras tetap terjaga dan sesuai sasaran. Total penyaluran yang dilakukan hingga 21 Juli 2025 baru mencapai 182.214 ton dari total pagu 1,5 juta ton.
"Realisasi penyaluran SPHP beras 2025, total sekarang adalah 12,15%, masih kecil karena baru mulai bulan Juli," lanjut dia.
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian juga menyoroti praktik oplosan beras yang dilakukan bahkan oleh perusahaan-perusahaan besar. Ia menyayangkan praktik ini terjadi di tengah stok beras nasional yang justru sedang melimpah.
Foto: Warga membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
Warga membeli beras program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) saat kegiatan Gerakan Pangan Murah di Kantor Pos Fatmawati, Jakarta, Jumat (18/7/2025). (CNBC Indonesia/Faisal Rahman)
"Belum lagi yang oplosannya, beras yang kualitas premium digabung sama kualitas medium, setelah itu dijual harga premium. Dan ini dilakukan oleh perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan-perusahaan besar. Bayangkan," ucap Tito dalam kesempatan yang sama.
Tito menyebutkan, cadangan beras dalam negeri saat ini menyentuh 4,2 juta ton, atau angka tertinggi sejak Indonesia merdeka. Namun harga di pasaran justru naik akibat permainan curang di tingkat distribusi.
"Bayangkan, rakyat yang seharusnya ditolong dengan pangan saat ini yang berlimpah, tapi harga yang naik, karena praktik oplosan menaikkan harga premium, kemudian jumlahnya juga dikurangi dan ini membuat beban rakyat lebih tinggi," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan temuan dari Kementerian Pertanian terkait praktik kecurangan pasca panen raya, yang berkontribusi terhadap lonjakan harga beras.
"Bayangkan produksinya sangat luar biasa, saat ini didorong oleh Kementerian Pertanian, tetapi terjadi distribusi yang tidak baik pasca panen, yaitu adanya beberapa perusahaan yang itu melakukan oplos dan juga mengurangi jumlah," lanjut dia.
Menurut Tito, ada dua modus utama dalam praktik nakal ini. Pertama, beras yang dikemas tak sesuai volume, misalnya tertulis 5 kg namun hanya berisi 4,5 kg. Modus ini bahkan sempat disorot langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
"Misalnya (beras) 5 kg, pembeli kan kadang-kadang nggak ngecek, isinya kg. Bayangkan setengah kilonya dikorupsi istilahnya, digelapkan, itu yang kata Pak Presiden kemarin, ini penipuan. Nah, itu, setengah kilo per kantong, kali sekian berapa juta kantong," ujar Tito.
Modus kedua adalah pencampuran beras medium dan premium, yang kemudian tetap dijual dengan harga premium.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article RI Mau Capai Swasembada, Bos Badan Pangan Nasional Ungkap Syaratnya
