12 hours ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Praktisi tata kelola banjir Arif Gandapurnama mengatakan normalisasi sungai menjadi solusi konkret dalam mengatasi banjir di DKI Jakarta.
Arif menekankan prinsip keadilan sosial, terutama bagi masyarakat yang tinggal di bantaran sungai.
"Sebenarnya normalisasi itu memang menjadi satu langkah yang fungsinya mengembalikan fungsi ekosistem pada wilayah-wilayah yang seharusnya. Tapi yang perlu kita pikirkan adalah bagaimana kemudian keadilan sosial bisa kita hadirkan," ujar Arif dalam wawancara dengan CNN Indonesia TV, Rabu (9/7).
Menurut Arif, pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai pelaksana proyek infrastruktur, tetapi juga sebagai penyedia solusi hunian yang aman dan layak bagi warga yang harus direlokasi.
Ia menyebut bahwa hak atas tempat tinggal adalah bagian dari hak dasar warga negara yang tak boleh diabaikan dalam proyek normalisasi.
"Saya rasa di sini PR-nya adalah bagaimana pemerintah hadir untuk kemudian menyediakan tidak hanya untuk pengamanan banjir di masa depan, namun juga menyediakan solusi bagi masyarakat yang ingin bermukim di Jakarta dan masih meninggali ruang-ruang yang belum aman. Saya rasa isu hunian menjadi krusial dijawab bersama-sama," ujarnya.
Arif juga menyoroti bahwa dalam konteks penanganan banjir, pendekatan ekonomi dan sosial harus menjadi bagian dari perencanaan. Banyak warga yang tinggal di kawasan rawan banjir karena alasan ekonomi dan keterbatasan pilihan tempat tinggal.
Oleh karena itu, menurutnya, normalisasi tidak boleh dimaknai hanya secara teknis, melainkan juga sebagai upaya menyeluruh yang mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan.
"Mengganti hunian yang tidak aman menjadi aman saya rasa itu menjadi penting, tapi ini menjadi kesatuan bagaimana kita bisa mengembalikan ekosistem dan menyediakan ruang bagi masyarakat dulu, baru kemudian kita berbicara mengembalikan fungsi ekosistem," katanya.
Selain itu, Arif mengingatkan pengembalian fungsi ekosistem sungai tidak akan berhasil jika tidak dibarengi dengan pengelolaan sosial yang adil dan terencana.
Ia mendorong pemerintah untuk membuat kebijakan terpadu yang menggabungkan penataan ruang, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat.
"Pengembalian fungsi ekosistem akan menjadi hal sulit untuk kita capai," kata Arif.
Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengaku telah menandatangani empat dari total 14 penetapan lokasi (penlok) untuk proyek normalisasi Kali Ciliwung.
Empat penlok itu di Rawajati, Pengadegan, Cawang dan Cililitan.
"Saya sudah menandatangani penlok di tempat ini yang harusnya memang tidak layak dihuni. Tidak bisa dihuni, karena ini memang normalisasi ciliwung segera kita lakukan dari 14 penlok, 4 saya sudah tandatangani," kata Pramono saat apel siaga banjir di Rawajati, Jakarta Selatan, Selasa (8/7).
Pramono mengatakan pembebasan lahan akan segera dilakukan. Ia meminta jajarannya untuk melakukan pendekatan kepada masyarakat dengan baik.
"Saya selalu menyampaikan kepada jajaran untuk pendekatan kepada masyarakat terus-menerus dilakukan, karena memang tidak mungkin, dari sini kan terlihat bahwa sungainya jauh di atas tempat warga," ujarnya.
Sementara itu Kepala Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Ika Agustin menjelaskan pembayaran untuk pembebasan lahan akan dilakukan pada Agustus mendatang.
"Kemungkinan bulan depan sudah melakukan pembayaran. Kemudian sudah kami koordinasikan dengan Kementerian PU, izin Pak Gubernur kami justru tinggal menunggu Kementerian PU untuk melakukan pekerjaan fisik," kata Ika.
(fra/fdl/fra)
