3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, LABUAN BAJO -- Pada peringatan Hari Kemerdekaan, Jumat (17/8/2025), Bank Indonesia akan meluncurkan sebuah inovasi besar dalam sistem pembayaran nasional yang disebut Payment ID. Menurut Direktur Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran (DKSP) Bank Indonesia, Dudi Dermawan, Payment ID akan menjadi sistem yang sangat kuat dalam membangun ekosistem keuangan yang transparan, aman, dan efisien.
"Payment ID akan menjadi fondasi dari sistem pembayaran yang transparan dan bertanggung jawab. Ini adalah langkah penting dalam menghadirkan sistem keuangan yang sehat dan inklusif," kata Dudi saat berbicara dalam acara Editors Briefing, di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Jumat (18/7/2025).
Dudi mengatakan Payment ID berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan mampu mengintegrasikan seluruh aktivitas keuangan seseorang, mulai dari penggunaan e-wallet, kartu kredit, rekening bank, hingga transaksi jual beli. Dengan sistem ini, Bank Indonesia dapat melihat secara menyeluruh income statement seseorang, termasuk sumber dan jumlah pendapatan, pengeluaran, kewajiban finansial, hingga keterlibatan dalam pinjaman daring maupun investasi.
Dudi menjelaskan kekuatan Payment ID terletak pada kemampuannya mengungkap pola transaksi secara detail. “Kami bisa tahu berapa besar pengeluaran seseorang, apakah ia punya utang, bahkan apakah ia terlibat dalam aktivitas finansial berisiko seperti pinjaman daring (pinjol),” ujarnya.
Namun, Dudi menegaskan saat ini Payment ID belum dibagikan ke instansi lain seperti PPATK, KPK, maupun Direktorat Jenderal Pajak. “Kami sangat berhati-hati. Transparansi ini bisa jadi disalahgunakan. Kami harus menjaga kepercayaan publik,” tegasnya.
Untuk menjaga privasi dan keamanan data, Bank Indonesia menerapkan sistem persetujuan (consent). Ketika seseorang mengajukan kredit ke bank, maka akan muncul notifikasi di ponsel yang meminta persetujuan untuk berbagi data. “Jika disetujui, bank akan dapat mengakses seluruh transaksi keuangan orang tersebut, termasuk di luar bank bersangkutan,” jelas Dudi.
Dengan Payment ID, bank dapat langsung menilai kondisi keuangan seseorang berdasarkan rasio antara penerimaan dan pengeluaran. Jika penerimaan lebih besar, maka kondisi keuangan dinilai sehat. Sebaliknya, jika pengeluaran lebih besar, maka dianggap tidak sehat.
“Ini jauh lebih akurat dibandingkan sistem penilaian konvensional seperti SLIK,” ucap Dudi.
Bank Indonesia juga menyadari bahwa sistem sekompleks ini membutuhkan infrastruktur yang kuat. Oleh karena itu, BI terus meningkatkan manajemen risiko bagi Penyedia Jasa Pembayaran (PJP), memperkuat keamanan siber, serta meningkatkan kompetensi sumber daya manusia.
“Transaksi digital akan terus meningkat. Karena itu, kenyamanan dan rasa aman pengguna harus menjadi prioritas utama,” kata Dudi.
