1 day ago
3
Jakarta, CNN Indonesia --
Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PDIP, Komaruddin Watubun bereaksi keras soal usul PKB agar pemilihan kepala daerah (pilkada) dipilih lewat pusat atau DPRD.
Komar mengaku tak mempermasalahkan usulan tersebut sebagai bagian dari demokrasi. Namun, Komar mengatakan bahwa partainya sejak lama memiliki sikap yang sama.
"Akhir masa jabatan Pak SBY kan mau ditarik, sikap kita tinggal dilihat kan, file-file di IT-nya kan tidak bisa hilang," kata Komar di Kompleks Parlemen, Kamis (24/7).
Menurut dia, reformasi 1998 pada prinsipnya untuk mengubah sistem demokrasi di Indonesia. Komar menilai jika reformasi menghendaki pemilihan secara langsung, mestinya hal itu tak lagi diutak-atik.
"Kalau kita merubah konstitusi untuk pemilihan langsung ya, dia harus dilaksanakan terus, jangan maju-maju mundur. Kapan Indonesia mau maju kalau begitu caranya?" Kata Komar.
Ketua DPP PDIP, Said Abdullah mengatakan pihaknya akan mengkaji terlebih dahulu usulan tersebut. Namun, Said mengingatkan arah demokrasi yang dikehendaki dalam reformasi.
"Bagaimana proses-proses dulu ketika kita reformasi, apasih suasana kebatinan ketika merumuskan tentang pemilihan kepala daerah kita," kata Said.
Sikap Ketua DPR
Ketua DPR RI Puan Maharani menyebut usul PKB soal Pilkada lewat DPRD masih sekadar wacana. Menurut dia, semua partai di DPR harus duduk bersama dan mendiskusikannya sesuai mekanisme dan ketentuan.
"Tentu saja semua partai harus berkumpul dan berunding, untuk mendiskusikan hal tersebut dan harus dibahas sesuai mekanismenya," kata Puan, Kamis.
Sementara Ketua Komisi II DPR, Rifqinizami Karsayuda mengatakan usulan itu akan menjadi opsi dalam penyusunan atau revisi UU Pemilu ke depan. Namun, Rifqi menilai usul tersebut relatif bisa diterima sesuai konstitusi.
Rifqi merujuk pada UUD Pasal 22E terkait pemilihan langsung yang digelar lima tahun sekali. Namun, menurut dia, pasal itu tak mencakup pilkada, melainkan hanya pilpres, DPR, DPD, dan DPRD.
"Karena itu kalau ada usul, gagasan untuk kemudian pemilihan gubernur, bupati, wali kota dilakukan tidak secara langsung atau tidak melalui pemilu, itu sesuatu yang masih dalam koridor konstitusi," katanya.
Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) mendorong evaluasi sistem pilkada langsung dalam pidatonya di acara puncak hari ulang tahun (harlah) PKB ke-27, di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (23/7) malam.
Cak Imin mengaku pihaknya menginginkan agar pemilihan kepala daerah bisa ditunjuk pemerintah pusat atau dipilih DPRD. Dia bilang usul itu juga telah ia sampaikan langsung ke Presiden RI Prabowo Subianto.
"Kami juga telah menyampaikan kepada Bapak Presiden langsung, saatnya, pemilihan kepala daerah, dilakukan evaluasi total manfaat dan madorot-nya," kata Cak Imin dalam acara yang juga dihadiri Prabowo itu.
"Kalau tidak ditunjuk pusat, maksimal pilkada dipilih DPRD di seluruh Tanah Air," imbuh pria yang juga Menko Pemberdayaan Masyarakat itu.
(thr/wis)
