Pemerintah Ancam Cabut Bansos yang Terlibat Judi Online dan Terorisme

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pemerintah akan mempertimbangkan mencabut bantuan sosial (bansos) bagi penerima yang terlibat judi online hingga pendanaan terorisme.

Hal tersebut disampaikan Pras merespons temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menemukan banyai penerima bansos yang terlibat judi dan pendanaan terorisme.

"Sangat bisa (dicabut) karena data kita sekarang by name, by address. Jadi ketahuan si A si B nya, siapanya, nomor rekeningnya," ujarnya kepada wartawan di komplek Istana Kepresidenan, Jumat (11/7).

"Terdeteksi ini dipergunakan untuk kegiatan judi online, ya kita pertimbangkan untuk dicoret dari penerima bantuan sosial," tuturnya.

Di sisi lain, Pras mengatakan temuan dari PPATK itu juga akan digunakan sebagai bahan evaluasi agar penerimaan bansos dapat betul-betul tepat sasaran dan bermanfaat.

"Dalam kaitannya dengan saudara-saudara kita yang bantuan sosialnya justru terdeteksi, diduga dipergunakan untuk melakukan tindak judi online, tentu akan kita evaluasi," jelasnya.

Sebelumnya PPATK menyebut ratusan keluarga penerima manfaat (KPM) bantuan sosial (Bansos) terlibat dalam pendanaan terorisme dan judi online.

Ketua PPATK Ivan Yustiavandana menyebut lebih dari 100 orang penerima manfaat teridentifikasi terlibat kegiatan pendanaan terorisme. Sementara 571 ribu penerima bansos terlibat judi online.

Para penerima bansos itu diduga terlibat dalam 7,5 juta transaksi terkait judol. Adapun total nilai transaksi judol di kalangan penerima bansos menembus Rp957 miliar.

(fra/tfq/fra)

[Gambas:Video CNN]