1 hour ago
2
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkap pemerintah memperpanjang kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) atau PNS.
Menurut Airlangga, kebijakan WFH berhasil menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertalite hingga turun sekitar 9 persen.
"Hasilnya cukup baik, di mana terjadi penurunan penggunaan Pertalite di bulan April mendekati sembilan persen. Jadi hasilnya cukup baik, oleh karena itu tadi diputuskan untuk dilanjutkan," katanya di kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta Pusat, Selasa (26/5).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia mengatakan perpanjangan WFH PNS akan diurus oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
Kemudian, bagi PNS di daerah akan diurus oleh Kementerian Dalam Negeri, pegawai BUMN oleh Badan Pengatur (BP) BUMN, dan kebijakan bagi karyawan swasta akan disesuaikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan.
Kebijakan WFH untuk PNS pertama kali diumumkan pemerintah pada 31 Maret 2026. Skema ini diterapkan satu hari dalam sepekan setiap Jumat sebagai upaya efisiensi energi di tengah menghadapi konflik global.
"Penerapan WFH bagi ASn di pusat dan daerah, satu hari kerja dalam seminggu yaitu setiap Jumat yang diatur dalam Surat Edaran Menpan RB dan SE Mendagri," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Seoul, Korea Selatan, Selasa (31/3).
Namun, dalam penerapannya, beberapa kementerian ada yang memodifikasi bahkan tidak menerapkan WFH pada Jumat. Contohnya. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Kementerian Pekerjaan Umum (PU).
Kemenhub tidak memberlakukan WFH secara khusus pada Jumat. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan kebijakan WFH ini dimodifikasi karena kementeriannya tetap harus menjaga pelayanan transportasi publik.
Dudy menjelaskan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) memberikan keleluasaan kepada masing-masing kementerian dan lembaga untuk mengatur skema WFH.
"Kalau kami agak sedikit dimodifikasi karena kita melayani transportasi publik. Jadi enggak hari Jumat, tapi hari yang masuk itu kita kurangi setiap harinya," kata Dudy di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (9/4).
Di Kemenhub, jumlah pegawai yang kerja di kantor setiap hari dikurangi sekitar 40 persen. Dari total sekitar 5.000 pegawai di kantor pusat, sekitar 2.000 orang bekerja dari luar kantor setiap hari secara bergiliran.
Dengan skema tersebut, dalam satu pekan atau lima hari kerja, jumlah pegawai yang bekerja tidak dari kantor bisa mencapai sekitar 10 ribu orang secara akumulatif karena dilakukan bergantian. Dudy berharap kebijakan ini dapat menekan konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sekaligus mengurangi polusi di Jakarta.
Sementara itu, Kementerian PU tidak memberlakukan kebijakan WFH setiap Jumat karena mereka merupakan bagian dari tim tanggap darurat bencana bersama lembaga lain.
"Tidak memungkinkan bagi kami untuk WFH," kata Menteri PU Dody Hanggodo kepada wartawan di kantor Kementerian PU, Jakarta Selatan, Jumat (10/4).
Ia menjelaskan, balai-balai Kementerian PU di daerah juga tidak menerapkan WFH karena menjadi bagian dari tim tanggap darurat bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD).
"PU itu di samping membangun infrastruktur, kami kan juga termasuk dari bagian tim utama manakala ada bencana bersama-sama dengan BNPB, Basarnas, dan BPBD," ujar Dody.
Meski tidak menerapkan WFH, Dody mengatakan kementeriannya tetap menjalankan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk bekerja secara efektif dan efisien. Salah satu langkah yang dilakukan yakni menghemat penggunaan listrik di kantor.
Penggunaan listrik dikurangi setelah pukul 17.00. Selain itu, penggunaan pendingin ruangan juga dibatasi dan diganti dengan angin alami jika memungkinkan.
"AC kita kurangi. Jadi yang memang ruangan yang bisa pakai AB, angin brobos, pakai AB saja enggak usah pakai AC," ujar Dody.
(dhz/pta)
Add
as a preferred source on Google
