2 hours ago
2
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menargetkan Indonesia akan berhenti dari ketergantungan impor Bahan Bakar Minyak (BBM) khususnya jenis Solar pada April 2026 mendatang.
Hal itu karena dipicu mulai beroperasinya proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan milik PT Pertamina (Persero) di Kalimantan Timur.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Laode Sulaeman mengatakan, kebijakan penghentian impor Solar akan berlaku menyeluruh, termasuk bagi badan usaha swasta yang selama ini masih mengandalkan pasokan dari luar negeri.
Proyek RDMP Balikpapan ini direncanakan akan diresmikan pada Januari 2026. Namun untuk menghentikan impor BBM Solar, menurutnya dibutuhkan waktu setidaknya tiga bulan. Dengan demikian, impor Solar diperkirakan baru bisa terealisasi pada April 2026.
"RDMP-nya sudah beroperasi, tapi secara operasionalisasinya nanti RDMP atau Pertamina membutuhkan persiapan tiga bulan. Persiapan tiga bulan, setelah itu sudah setop cukup untuk seluruhnya termasuk swasta, April semua kita setop," kata Laode ditemui di Kementerian ESDM, dikutip Senin (29/12/2025).
Di samping itu, pemerintah juga telah menyurati badan usaha swasta agar segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk memperoleh alokasi solar dari produksi dalam negeri. Hal ini akan otomatis ada di dalam SINAS NK (Sistem Informasi Neraca Komoditas).
"Kita sudah bikin surat ke swasta. Jadi mereka kita wajibkan untuk segera berkoordinasi dengan Pertamina untuk mendapatkan alokasi dalam negeri," katanya.
Menurut Laode, penghentian impor Solar dilakukan lantaran kapasitas produksi dalam negeri sudah mencukupi. Sementara, untuk impor BBM jenis lain seperti bensin masih tetap dilakukan lantaran kemampuan kilang nasional belum mencukupi.
"Ini kan karena kita sudah produksi dalam negeri. Kalau yang lain masih ada tuh impornya, bensin, masih. Karena di dalam negeri memang tidak mampu melayani secara keseluruhan," katanya.
Sebagaimana diketahui, pemerintah memang sedang berencana menerapkan mandatori pencampuran biodiesel sebesar 50% (B50) pada Semester II 2026. Bila ini diterapkan, maka diperkirakan produksi BBM Solar di dalam negeri juga akan berlebih atau surplus.
RMDP Balikpapan
Proyek RDMP Balikpapan merupakan salah satu Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dilaksanakan oleh PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB), anak perusahaan PT Kilang Pertamina Internasional (PT KPI) yang merupakan Subholding Pengolahan dan Petrokimia PT Pertamina (Persero).
Proyek RDMP Balikpapan akan menjadi proyek kilang terbesar di Indonesia dengan kapasitas 360 ribu barel per hari (bph), meningkat 100.000 bph dari kapasitas sebelumnya 260.000 bph.
Kilang Balikpapan ini akan menjadi kilang terbesar baru yang beroperasi di Tanah Air, membalap Kilang Cilacap yang berkapasitas 345 ribu bph.
PT Kilang Pertamina Balikpapan (KPB) resmi melakukan operasional awal sebagai bagian dari rangkaian tahapan start up unit utama pengolahan atau Residual Fluid Catalytic Cracking (RFCC) Complex hasil Proyek Refinery Development Master Plan (RDMP) Balikpapan, pada Senin, 10 November 2025 lalu.
Dengan nilai investasi mencapai US$ 7,4 miliar atau setara dengan sekitar Rp 120 triliun, proyek ini menjadi modernisasi kilang terbesar di Indonesia dan salah satu proyek energi paling strategis di Asia Tenggara.
Proyek RDMP Balikpapan telah menyelesaikan beberapa tahapan proyek penting yakni keberhasilan uji coba kapasitas Unit Penyulingan, sehingga menambah kapasitas pengolah minyak mentah dari 260.000 menjadi 360.000 barel per hari, commissioning sarana tambat Single Point Mooring (SPM) 320.000 DWT untuk penyandaran kapal jenis Very Large Crude Carrier (VLCC), penyelesaian pembangunan dua unit Tangki Penyimpanan Minyak Mentah Baru dengan masing-masing berkapasitas 1 juta barel di Lawe-Lawe, serta keberhasilan pengoperasian unit Pemurnian LPG dengan kapasitas produksi saat ini 43 ribu ton per tahun.
Secara ekonomi, RDMP Balikpapan akan memberikan dampak signifikan terhadap kemandirian energi nasional, dengan penghematan impor BBM hingga Rp 68 triliun per tahun dan kontribusi terhadap PDB nasional mencapai Rp 514 triliun. Proyek ini juga memiliki TKDN lebih dari 35%, serta telah menyerap lebih dari 24.000 tenaga kerja pada masa puncak konstruksi.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
