Sejumlah Politikus PDIP Padati Sidang Hasto di Pengadilan Tipikor

1 month ago 10

8000hoki.com Data Agen website Slot Maxwin Terpercaya Mudah Menang Full Non Stop

hoki kilat online Data Login website Slots Gacor Singapore Online Sering Menang Full Online

1000 hoki List Login website Slot Maxwin Vietnam Terpercaya Sering Lancar Menang Full Terus

5000hoki.com Data Platform server Slot Maxwin Thailand Terbaik Pasti Lancar Scatter Full Terus

7000hoki Data Situs website Slot Gacor Indonesia Terbaik Gampang Lancar Menang Banyak

9000hoki.com List Login server Slots Gacor Philippines Terbaru Gampang Menang Banyak

Data Akun games Slots Maxwin server Japan Terpercaya Gampang Lancar Win Full Terus

Idagent138 Daftar Id Slot Anti Rungkat Terbaik

Luckygaming138 Slot Maxwin Terbaik

Adugaming Slot Game Terbaik

kiss69 Daftar Id Slot Online

Agent188 login Id Slot Maxwin

Moto128 Daftar Slot Gacor Terpercaya

Betplay138 login Id Slot Game

Letsbet77 Id Slot Maxwin

Portbet88 Daftar Id Slot Anti Rungkat Online

Jfgaming Daftar Akun Slot Anti Rungkat

MasterGaming138 Id Slot Anti Rungkad Online

Adagaming168 login Akun Slot Maxwin Terpercaya

Kingbet189 login Id Slot Game Online

Summer138 login Akun Slot Gacor Online

Evorabid77 Slot Game Terbaik

bancibet Daftar Id Slot Game Terpercaya

adagaming168 login Id Slot Gacor

CNN Indonesia

Kamis, 05 Jun 2025 13:31 WIB

Politikus PDIP hadir di sidang lanjutan Hasto Kristiyanto, terdakwa suap dan perintangan penyidikan. Hasto didakwa menghalangi kasus Harun Masiku. Sejumlah politikus PDIP kembali menghadiri sidang lanjutan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto selaku terdakwa suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/6). (ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso)

Jakarta, CNN Indonesia --

Sejumlah politikus PDIP kembali menghadiri sidang lanjutan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto selaku terdakwa suap dan perintangan penyidikan Harun Masiku, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Kamis (5/6).

Beberapa politikus yang hadir antara lain Hendrawan Supratikno, Chico Hakim, Benhur George Watubun, Ribka Tjiptaning, serta Ferdinand Hutahaean.

Kemudian ada juga anggota DRP dari Fraksi PDIP seperti Denny Cagur, Darmadi Durianto, hingga Dolfie Othniel Frederic.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sidang kasus Hasto kali ini dengan agenda pemeriksaan ahli. Jaksa penuntut umum (JPU) menghadirkan Ahli Hukum Pidana dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) Muhammad Fatahillah Akbar dalam persidangan yang dipimpin oleh Hakim Ketua Rios Rahmanto.

Sebelumnya, para politikus PDI Perjuangan kerap terlihat hadir di persidangan kasus Hasto. Beberapa yang pernah hadir di antaranya Ganjar Pranowo, Fransiskus Xaverius (FX) Hadi Rudyatmo, Sonny Keraf, hingga Panda Nababan.

Dalam kasus tersebut, Hasto didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019-2024.

Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh KPK terhadap anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan.

Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.

Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019-2020.

Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pergantian antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.

Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

(fra/antara/fra)

[Gambas:Video CNN]

Read Entire Article
Perekonomian | Teknologi | Alam | Otomotif | Edukasi | Lifestyle |