3 hours ago
2
Warga berjalan memasuki Taman Hutan Hujan Tropis Indonesia (TH2TI) di Perkantoran Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Ahad (28/07/2024). TH2TI yang memiliki koleksi 50 ribu pohon dengan luas lahan tanam mencapai 90 hektare tersebut merupakan upaya pemerintah setempat untuk mempertahankan kebaradaan tanaman hutan endemik dan menjadi percontohan pembangunan hutan kota berkelanjutan (forest city) di Ibu Kota Nusantara (IKN).
REPUBLIKA.CO.ID, BANJARMASIN -- Di tengah ancaman krisis iklim global, Kalimantan Selatan, rumah bagi "paru-paru dunia" yang kian tersakiti oleh deforestasi, kini menegaskan komitmen kuatnya.
Pemerintah provinsi meluncurkan strategi jitu: program REDD+, sebuah inisiatif ambisius yang menjanjikan insentif finansial global sebagai imbalan atas setiap pohon yang terselamatkan. Inilah pertarungan nyata antara dolar dan kelestarian hutan, di mana masa depan bumi bergantung pada keberhasilan menjaga tegakan pohon di Borneo.
REDD+ sendiri bukanlah sekadar jargon lingkungan. Ia adalah mekanisme global yang mengubah konservasi hutan menjadi komoditas berharga. Inti dari program ini adalah memberikan insentif finansial (uang) kepada negara berkembang, termasuk Indonesia, yang berhasil membuktikan pengurangan emisi gas rumah kaca dengan mencegah penebangan dan kerusakan hutan.
Pertanyaannya, mampukah kucuran dana ini menjadi solusi pamungkas yang efektif menghentikan laju kerusakan hutan Kalsel, atau hanya menjadi janji manis di atas kertas?
Dana ini, yang sering kali berasal dari negara maju atau lembaga internasional, digunakan untuk mendukung upaya konservasi, pengelolaan hutan lestari, dan peningkatan cadangan karbon.
Pendekatan REDD+ sangat strategis karena mengakui peran krusial hutan sebagai "paru-paru dunia" dan penyerap karbon alami. Selain manfaat ekologis dalam mitigasi perubahan iklim, program ini juga dirancang untuk memberikan manfaat sosial dan ekonomi secara berkelanjutan.
Dana yang diterima dapat digunakan untuk memberdayakan masyarakat lokal dan adat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, memberikan mereka alternatif mata pencaharian yang tidak merusak hutan, dan memastikan bahwa upaya pelestarian hutan berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.
Kepala Dishut Kalsel, Fathimatuzzahra, menegaskan komitmen itu di Banjarbaru, Kamis (6/11/2025). Pernyataan tersebut disampaikan dalam kegiatan sosialisasi dan konsultasi publik rencana pelaksanaan Program REDD+ untuk pengelolaan serta pelestarian hutan secara berkelanjutan.
“Program REDD+ merupakan peluang besar bagi Provinsi Kalsel untuk memperoleh dukungan finansial dalam upaya pengelolaan hutan yang berkelanjutan,” kata Fathimatuzzahra.
sumber : Antara
