8 hours ago
2
Bendera Palestina dan Afrika Selatan dikibarkan dalam protes terhadap sayap kanan, di alun-alun Republique, Paris, Rabu, 3 Juli 2024.
REPUBLIKA.CO.ID, TEL AVIV— Dalam edisi Agustus, Le Monde Diplomatique menyoroti lobi pro-Israel di Prancis dan bagaimana lobi tersebut memengaruhi kalangan pejabat, akademisi, dan media, serta berkontribusi pada pengambilan keputusan Prancis dan mengarahkan sebagian opini publik tentang konflik Palestina-Israel.
Dalam sebuah investigasi panjang yang ditulis jurnalis Serge Halimi dan Pierre Rembert ini, majalah tersebut mengungkapkan keputusan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengakui Negara Palestina pada September mendatang. Keputusan tersebut diambil setelah Israel mengubah Jalur Gaza menjadi kamp konsentrasi dan terus mencaplok Tepi Barat.
Surat kabar tersebut mencatat bahwa pengambilan keputusan oleh Prancis—sebuah negara yang berpengaruh di Timur Tengah— tersebut.
Prancis menjadi negara ke-149 yang mengambil langkah ini dan mengaitkan keterlambatan Paris dengan apa yang digambarkan sebagai peran blok politik dan media kuat yang bekerja untuk mendukung Tel Aviv.
Di bawah pengaruh ini, selama dua dekade terakhir, Prancis tetap bersekutu dengan kubu Barat dalam keberpihakan dan dukungan mutlak terhadap pemerintah Israel, meski dalam praktik kesehariannya membuktikan bahwa hal itu bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh Barat.
Le Monde Diplomatique bertanya: Mengapa negara berkekuatan nuklir seperti Prancis, anggota tetap Dewan Keamanan PBB, begitu lama bertindak sebagai kaki tangan diam dari negara nakal?
Keterlibatan ini disebabkan oleh tiga alasan utama, yang pertama adalah keberpihakan Paris secara bertahap terhadap apa yang disebut oleh majalah itu sebagai diplomasi nilai, yang mengasumsikan superioritas peradaban dan moral Barat, di mana Israel menjadi ujung tombak di Timur Tengah.
BACA JUGA: Presiden Pezeshkian Blak-blakan: Iran Siap Serang Israel, Penghentian Nuklir Ilusi Belaka
Alasan kedua terletak pada restrukturisasi politik Prancis yang mengadaptasi wacana Perang Peradaban di Prancis untuk menyatukan sayap kanan dan pendukung Presiden Macron dalam pertempuran melawan sayap kiri, yang identik dengan rasa tidak aman, Islamisme, dan anti-Semitisme.
