Trump Pernah Cap Houthi Teroris, Sekarang Sebut Pejuang

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyebut milisi Houthi sebagai pejuang tangguh saat pidato di Forum Investasi Arab Saudi-Amerika Serikat di Riyadh pada Selasa (13/5).

Trump padahal sempat menyebut Houthi sebagai teroris, beberapa hari setelah dia dilantik menjadi presiden Amerika Serikat.

"Kami telah meluncurkan lebih dari 1.100 serangan terhadap Houthi. Mereka tangguh, mereka adalah pejuang tetapi mereka setuju untuk berhenti menargetkan kapal-kapal AS," kata Trump seperti dikutip Middle East Monitor (MEMO).

Dalam pidato, Trump mengatakan AS sebetulnya tak berniat menyerang Houthi seperti yang terjadi di Laut Merah selama ini.

Namun, AS tetap menyerang Houthi jika mereka meluncurkan serangan ke perairan internasional itu. Trump lalu menegaskan Negeri Paman Sam ingin perdamaian dan kerja sama.

"Saya selalu lebih suka perdamaian dan kemitraan," kata Trump.

Pekan lalu, Trump membuat pengumuman mengejutkan yang menyebut AS akan gencatan senjata dengan Houthi Yaman.

Sebelum ini, Trump sempat menunjukkan sikap permusuhan ke Houthi. Dia bahkan mencap milisi itu sebagai teroris dalam perintah eksekutif (executive order), dua hari setelah dilantik jadi presiden AS.

"Hari ini, Presiden Donald J Trump menandatangani perintah eksekutif yang menunjuk kembali Ansar Allah (juga dikenal sebagai Houthi) sebagai organisasi teroris asing," demikian rilis resmi Gedung Putih.

AS di bawah pemerintahan Joe Biden, sempat menghapus sebutan teroris untuk memberi bantuan kemanusiaan ke Yaman karena situasi yang krisis di sana.

Trump menyebut di bawah pemerintahan Biden, Houthi menembaki kapal perang Angkatan Laut AS puluhan kali, melancarkan berbagai serangan terhadap infrastruktur sipil di negara mitra.

Perintah Eksekutif tersebut mengarahkan Menteri Luar Negeri, setelah berkonsultasi dengan pihak lain, untuk merekomendasikan pelabelan ulang Houthi dalam waktu 30 hari.

Di periode pertama, Trump juga sempat mencap Houthi sebagai teroris asing. Namun, kebijakan ini dibatalkan Biden usai dilantik jadi presiden pada 2021.

(isa/dna/bac)