18 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menyinggung keseriusan China dalam mengejar kedaulatan pangan. Menurut Zulkifli, negeri Tirai Bambu menerapkan kebijakan tegas yang tidak boleh dilanggar (red line policy).
Zulkifli menyebut China menyiapkan 120 juta hektare (ha) lahan pertanian yang tidak boleh dialihfungsikan. “Bahkan mereka kalau ada sawah, bikin jalan di atas sawah itu. Nggak boleh ganggu sawahnya,” kata Menko Pangan saat menjadi pembicara dalam acara Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) di Jakarta, Selasa (29/7/2025).
Menurut dia, itu menjadi gambaran positif bagaimana sebuah negara mengejar target besar secara konkret. Sementara itu, Indonesia tengah bergerak mengimplementasikan gagasan swasembada pangan sesuai cita-cita Presiden Prabowo Subianto.
Zulkifli mengakui masih banyak tantangan di lapangan, salah satunya terkait optimalisasi lahan pertanian. Ia mengingatkan agar lahan pertanian tidak dialihfungsikan untuk sektor lain. “Nah, kita di Pulau Jawa paling subur, tapi hampir 100 ribu hektare lahan sudah dialihfungsikan. Nah, ini harus berubah. Semangatnya harus ada perubahan,” ujar tokoh yang juga Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini.
Ia menilai, Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo sedang bergerak ke arah yang benar untuk menjaga kedaulatan negara melalui kedaulatan pangan. Menurutnya, negara harus adaptif terhadap berbagai tantangan, baik dari dalam negeri maupun dari luar.
Zulkifli menyebut faktor eksternal seperti kondisi iklim, perubahan pola konsumsi, dan situasi geopolitik sebagai tantangan yang harus diantisipasi. “Tentu kebijakan pangan juga harus adaptif, tetap menyesuaikan, tapi tetap punya arah jangka panjang,” ujarnya.
Secara khusus di sektor yang ia pimpin, Zulkifli merasa mendapat dukungan penuh untuk berakselerasi. Ia menyampaikan, selama delapan bulan bertugas, telah terbit 10 regulasi strategis di bidang pangan.
Belum berhenti di situ, dalam satu hingga dua pekan ke depan, enam regulasi lagi akan diterbitkan. Benang merah dari seluruh kebijakan tersebut, menurut Zulkifli, adalah penyederhanaan mekanisme yang selama ini berbelit-belit menjadi lebih ringkas dan efisien.
