Arab Saudi Batalkan Wacana Pangkas Kuota Haji Indonesia

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Badan Penyelenggara (BP) Haji memastikan Pemerintah Arab Saudi membatalkan wacana pemangkasan kuota haji Indonesia hingga 50 persen. Arab Saudi menyatakan kepercayaan terhadap pengelolaan haji oleh Pemerintah Indonesia melalui pembentukan Badan Penyelenggara Haji.

BP Haji meminta masyarakat Indonesia tidak panik menyikapi wacana pemotongan kuota haji hingga 50 persen. Wacana tersebut muncul di internal Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi sebagai bentuk evaluasi atas Penyelenggaraan haji Indonesia 2025 yang dinilai kurang memuaskan.

"Masyarakat tidak usah khawatir terkait dengan itu. Yang jelas Presiden dan kami yang ditugaskan oleh Presiden 2026 pasti mengawal penuh kuota itu tidak dipotong," Wakil Kepala BP Haji, Dahnil Anzar Simanjuntak dalam konferensi pers di Kantor BP Haji, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Rabu (11/6/2025) malam.

Dahnil menjelaskan, ide pemotongan kuota memang sempat disampaikan pihak Saudi sebagai bentuk warning atas buruknya penyelenggaraan haji tahun ini. Namun, menurut Dahnil, wacana tersebut tidak berkembang menjadi keputusan resmi.

“Yang tepatnya itu wacana yang berkembang di Kementerian Haji dan Umroh, itu yang disampaikan ke kita. Karena mereka ingin memberikan peringatan, kira-kira tahun ini pelaksanaan haji buruk loh,” ucap Dahnil.

Namun demikian, kata Dahnil, Pemerintah Arab Saudi masih menaruh kepercayaan besar terhadap Indonesia, terutama kepada Presiden Prabowo Subianto yang telah membentuk BP Haji sebagai lembaga baru khusus penyelenggara haji. Langkah itu dinilai sebagai komitmen kuat pemerintah dalam memperbaiki tata kelola haji.

“Hasil diskusi dengan Kementerian Haji tadi siang, mereka menyampaikan mereka masih percaya kepada Indonesia, terutama karena Presiden sudah membentuk manajemen baru pengelolaan haji, yaitu badan penyelenggara haji,” kata Dahnil.