1 day ago
4
Jakarta, CNN Indonesia --
Arief Rosyid Hasan menyampaikan apresiasi terhadap kecepatan respons Presiden Prabowo Subianto terhadap isu penambangan di Raja Ampat, Papua Barat Daya dengan mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk empat tambang.
"Ini kan artinya Pak Prabowo mendengar aspirasi masyarakat. Begitu isu ini ramai diperbincangkan bahkan Menteri ESDM Pak Bahlil langsung turun ke lapangan untuk melihat langsung apa yang sebenarnya terjadi disana. Saya sangat mengapresiasi hal tersebut," kata Arief, Selasa (10/6).
Arief yang pernah menjabat Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) 2013-2015 menilai, pencabutan IUP merupakan keputusan yang tepat, mengingat empat perusahaan tambang terkait terbukti melakukan pelanggaran lingkungan, berdasarkan laporan dari Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Empat tambang yang dicabut izinnya berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat, jadi sudah benar dicabut izinnya karena harus melindungi kelestarian biota laut dan kawasan konservasi dengan kenakeragaman hayati yang tinggi," ucap Arief.
Arief pun turut mengapresiasi Menteri ESDM Bahlil Lahadalia yang dinilai sebagai pejabat yang mampu mengakselerasi perintah Prabowo dengan cepat, khususnya terkait sektor energi dan sumber daya mineral.
"Kehadiran Pak Bahlil juga merupakan bukti kehadiran pemerintah dalam menyikapi persoalan secara konkret, bukan sekadar dari balik meja sehingga menurut saya target Pak Prabowo terkait swasembada energi dalam Astacita pasti akan terealisasi oleh Pak Bahlil dengan kerja kerasnya," kata Arief.
Dia optimis, izin PT GAG Nikel yang merupakan anak usaha BUMN Antam untuk tetap beroperasi di Raja Ampat akan memberikan daya ungkit ekonomi untuk warga sekitar. Arief meminta masyarakat agar tidak mudah termakan berita hoaks di media sosial terkait kerusakan alam di Raja Ampat.
"Seperti yang disampaikan Pak Bahlil, Pulau Gag itu sangat jauh jaraknya dari geopark. Ditambah eksplorasi dengan pengawasan khusus dari pemerintah seperti yang disampaikan Pak Bahlil sehingga tambang ini sangat aman, dan yang paling penting keberpihakan kepada masyarakat disana, terlebih dalam konteks pembangunan yang adil dan berkelanjutan di Tanah Papua," papar Arief.
Sebelumnya, pemerintah mencabut IUP empat tambang di Raja Ampat, Papua Barat Daya menyusul pertemuan Prabowo dengan Menteri Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, dan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi .
Empat perusahaan tersebut adalah PT Anugerah Surya Pratama, PT Kawei Sejahtera Mining, PT Mulia Raymond Perkasa, dan PT Nurham. Sementara, izin kontrak karya nikel milik PT GAG Nikel tidak dicabut.
"Dan kemarin Presiden pimpin rapat terbatas (ratas) salah satunya membahas izin usaha pertambangan di Raja Ampat ini. Atas petunjuk Presiden, beliau memutuskan bahwa pemerintah akan mencabut izin tambang di empat perusahaan yang ada di Raja Ampat. Kemudian kita ratas dan juga dari (Kementerian) Lingkungan Hidup juga sampaikan memang dalam implementasi empat perusahaan itu ada pelanggaran dalam konteks lingkungan," kata Bahlil Lahadalia di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/6).
Bahlil menjelaskan, keempat tambang yang dicabut izinnya itu berlokasi di dalam geopark atau kawasan wisata Raja Ampat. Adapun izin dikeluarkan sebelum Geopark Raja Ampat dijalankan.
"Kawasan ini menurut kami harus dilindungi dengan melihat kelestarian biota laut. Izin-izin ini diberikan sebelum ada geopark. Sementara itu, Presiden ingin menjadikan Raja Ampat jadi wisata dunia," pungkas Bahlil.
(rea/rir)
