5 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Amerika Serikat (AS) mengancam akan menggunakan pembatasan visa dan sanksi sebagai balasan terhadap negara-negara yang mendukung rencana yang diajukan oleh badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Ancaman itu dilontarkan pada hari Jumat (10/10/2025).
Mengutip Channel News Asia, negara-negara anggota PBB dijadwalkan untuk memungut suara pekan depan, atas proposal Kerangka Kerja Net-Zero dari Organisasi Maritim Internasional (IMO) untuk mengurangi emisi gas karbon dioksida global dari sektor pelayaran internasional. Adapun sektor pelayaran yang menangani sekitar 80% perdagangan dunia dan menyumbang hampir 3% gas rumah kaca global.
Pengangkut kontainer besar, yang berada di bawah tekanan investor untuk memerangi perubahan iklim, umumnya sepakat bahwa kerangka kerja regulasi global sangat penting untuk mempercepat dekarbonisasi. Namun, beberapa perusahaan tanker minyak terbesar di dunia mengatakan mereka memiliki "kekhawatiran serius" tentang proposal tersebut.
"Pemerintah dengan tegas menolak proposal ini di hadapan IMO dan tidak akan menoleransi tindakan apa pun yang meningkatkan biaya bagi warga negara kami, penyedia energi, perusahaan pelayaran dan pelanggan mereka, atau wisatawan," ujar Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio, Menteri Energi AS Chris Wright, dan Menteri Perhubungan AS Sean Duffy dalam sebuah pernyataan bersama, sebagaimana dikutip dari Channel News Asia, Sabtu (11/10/2025).
"Proposal ini menimbulkan risiko signifikan bagi ekonomi global dan tidak hanya menempatkan warga Amerika, tetapi juga semua negara anggota IMO pada rezim pajak global yang tidak sah yang mengenakan sanksi finansial yang menghukum dan regresif," kata mereka.
Menurut para pendukung proposal IMO, tanpa regulasi global, industri maritim akan menghadapi beragam regulasi dan peningkatan biaya tanpa secara efektif mengekang emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global.
Para pejabat AS dalam pernyataan hari Jumat, mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan pembalasan terhadap negara-negara PBB yang mendukung rencana tersebut. Hal itu termasuk kemungkinan memblokir kapal-kapal berbendera negara-negara tersebut dari pelabuhan-pelabuhan AS, memberlakukan pembatasan dan biaya visa, serta menjatuhkan sanksi kepada pejabat yang "mensponsori kebijakan iklim yang didorong oleh aktivis".
(haa/haa)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article MIND ID Komitmen Tekan Emisi Melalui Dekarbonisasi, Ini Bukti Nyatanya
