10 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas bersama dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) telah menyepakati rencana pengalihan aset PT Industri Nuklir Indonesia (Inuki) dengan skema kedaruratan energi. Kesepakatan tersebut dilakukan pada 19 Juni 2025 lalu.
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko mengungkapkan pengalihan aset Inuki ke BRIN tersebut berkenaan dengan rencana pengalihan aset terkontaminasi. Penanganan limbah dan dekontaminasi aset tersebut nantinya akan dikelola oleh BRIN.
"Pada prinsipnya, pada pertemuan tersebut, disepakati bahwa BRIN akan membantu PT INUKI untuk melakukan penanganan limbah, pelimbahan, dan dekontaminasi dengan skema kedaruratan nuklir," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi XII DPR RI, Jakarta, Senin (21/7/2025).
Skema kedaruratan nuklir itu sendiri, memungkinkan pengalihan aset tanpa keharusan naskah urgensi manfaat. Naskah urgensi tersebut menjadi salah satu penghambat proses pengalihan aset Inuki selama ini.
Adapun, Kementerian Keuangan tengah mempertimbangkan penyetujuan biaya yang diperlukan untuk pengolahan dan dekontaminasi limbah tersebut. Hal ini dinilai sebagai perkembangan baru yang menunjukkan kemajuan dari progres pengalihan aset tersebut.
"Ini merupakan titik balik yang paling krusial dari apa yang selama ini sudah kami sampaikan sejak BRIN berdiri di 2021, bahwa limbah yang ada di PT INUKI sejak 2014, itu harus segera diselesaikan karena berada di dalam halaman kami," paparnya.
Sebagaimana diketahui, Inuki sendiri telah dicabut izin operasional oleh BAPETEN sejak April 2023. Dengan demikian, perusahaan tidak bisa lagi melakukan aktivitas operasionalnya.
Adapun, total nilai aset yang akan dialihkan ke BRIN mencapai Rp 20,9 miliar. Mulai dari aset tetap hingga persediaan bahan nuklir senilai Rp 6,4 miliar.
(pgr/pgr)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Video: BRIN Petakan Sesar Di Jawa, Gempa M7 Bisa Hantam Wilayah Jawa
