1 hour ago
1
Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Mahfud MD.
REPUBLIKA.CO.ID,JAKARTA — Pakar Hukum Tata Negara Prof Mahfud MD mengungkapkan, kasus dugaan korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 sebenarnya sudah terjadi dengan dua alat bukti yang sangat kuat.
Dia pun mempertanyakan sikap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang berlama-lama dalam menentukan siapa nama-nama yang harus ditersangkakan dalam kasus tersebut. Terlebih, sudah ada beberapa orang yang dicegah ke luar negeri.
Menurut Mahfud, KPK juga ikut menyeret beberapa nama dari ormas keagamaan terbesar di Indonesia seperti PBNU dan PP Muhammadiyah.
Dalam beberapa pernyataannya, KPK mengaku sedang menelusuri aliran dana dan melakukan pemeriksaan terhadap beberapa nama di PBNU. Salah satunya yakni Sekretaris Lembaga Perekonomian PBNU Zainal Abidin. KPK juga memeriksa dan mencegah Yaqut Cholil Qoumas, mantan menteri agama yang notabene juga merupakan adik Ketua Umum PBNU KH Yahya Cholil Staquf.
Tak hanya itu, KPK sempat memeriksa Prof Hilman Latief sebagai Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag. Hilman tercatat sebagai Bendahara Umum PP Muhammadiyah.
“KPK ini kenapa nunda-nunda malah nyebut ormas ini, ormas itu dan lain sebagainya,"tegas Mahfud MD dalam podcast di kanal Youtube Mahfud MD Official yang dikutip Republika, Selasa (23/9/2025).
Dia mengimbau agar KPK tidak perlu berlama-lama 'menggantung' nasib orang yang namanya disebut dan diperiksa tetapi tak dilakukan penetapan tersangka. Terlebih, ujar dia, yang bersangkutan merupakan anggota ormas.
"Satu bulan lebih itu merusak ormas di dalam goncang lho ormas itu. Coba kalau segera diumumkan ( tersangka), itu ormas bisa berkonsolidasi siapa diantara kami yang tidak benar dan seterusnya. Terus ormas diantara anggota dan pengurusnya bertengkar. Ada yang tidak lagi saling tegur, ada yang saling sindir di depan publik,"kata Mahfud.
sumber : Antara
