Jakarta, CNBC Indonesia - Iran saat ini mendapatkan tekanan baru. Hal ini disebabkan putaran sanksi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang kembali berlaku sehubungan dengan proyek nuklir negara itu.
Sanksi-sanksi tersebut secara otomatis diberlakukan kembali pada tengah malam hari Minggu setelah negara-negara Eropa yang menandatangani perjanjian nuklir Iran 2015. Mereka menggunakan mekanisme "snapback" dari perjanjian penting tersebut untuk mengaktifkannya kembali.
Sanksi-sanksi tersebut mencakup embargo senjata, pembekuan aset, dan larangan perjalanan, serta sanksi nuklir, rudal, dan perbankan yang diperkirakan akan berdampak pada semua sektor ekonomi Iran yang terkepung, karena sebagian besar dari lebih dari 90 juta penduduknya akan menanggung akibatnya dalam beberapa bulan mendatang.
Sanksi-sanksi tersebut mengikat semua negara anggota dan akan ditegakkan dengan menggunakan langkah-langkah nonmiliter.
Situasi regional Iran yang bergejolak membuat beberapa pihak khawatir akan adanya serangan militer lebih lanjut oleh Israel dan Amerika Serikat. Tel Aviv dan Washington sendiri sempat melancarkan serangan selama 12 hari di sejumlah lokasi dan fasilitas pengayaan nuklir Iran pada bulan Juni yang menewaskan lebih dari 1.000 orang dan menyebabkan kerugian miliaran dolar.
Beberapa warga Iran khawatir Israel akan menggunakan sanksi tersebut sebagai dalih untuk menyerang lagi, karena Israel menggunakan resolusi yang dikeluarkan oleh badan pengawas nuklir global pada bulan Juni sebagai dalih untuk perang yang disambut baik oleh para pejabat Israel dan publik.
"Situasinya sama sekali tidak terlihat stabil," kata Rouzbeh, pria berusia 35 tahun yang bekerja di Grand Bazaar Teheran, menjual motor listrik yang diimpor dari China dan negara-negara lain. "Seperti beberapa tahun terakhir, ketika dolar menguat, barang-barang impor akan menjadi lebih mahal dan langka," ujarnya kepada Al Jazeera.
"Beberapa orang di sini menutup semua penjualan selama beberapa hari hingga harga stabil. Yang lain memanfaatkan situasi ini dan menaikkan harga. Ketika harga naik, penjualan turun karena daya beli masyarakat tidak meningkat."
Kaum garis keras di Teheran tampak senang dengan sanksi PBB yang diperbarui, kemungkinan karena hal itu berarti berakhirnya perjanjian nuklir yang mereka tentang dengan keras selama satu dekade karena dianggap sebagai "kerugian belaka".
Saeed Jalili, anggota ultrakonservatif Dewan Keamanan Nasional Tertinggi Iran dan calon presiden yang telah lama gagal, mengunggah video pidatonya pekan lalu yang mengecam kesepakatan nuklir dan keterlibatannya dengan Barat.
"Hari ini kita harus menetralisir tuntutan berlebihan musuh dan mencegah ancamannya lebih lanjut," ujarnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut caranya.
Kehakiman Iran mengatakan dalam sebuah pernyataan yang dirilis pada hari Sabtu bahwa mereka memantau aktivitas daring seputar berita snapback dan memperingatkan media bahwa mereka akan mengambil tindakan jika melakukan pelanggaran. Dikatakan bahwa sejumlah situs web dan kanal Telegram yang tidak disebutkan namanya telah dibuka kasusnya setelah mereka "mengganggu keamanan psikologis masyarakat" dengan menerbitkan "konten provokatif tentang kenaikan harga".
Mekanisme Snapback
Proses snapback merupakan bagian dari kesepakatan nuklir, yang dikenal sebagai Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA), yang dibentuk untuk menghukum Iran jika mengingkari batasan ketat yang ditetapkan untuk menjamin kedamaian program nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.
Iran, China, dan Rusia berpendapat bahwa Barat telah menyalahgunakan mekanisme tersebut, yang akan berakhir pada 18 Oktober. Hal ini karena Presiden AS Donald Trump-lah yang menarik diri dari JCPOA pada tahun 2018 dan memberlakukan sanksi sepihak sementara Iran tetap berkomitmen.
Teheran mulai secara bertahap meninggalkan pembatasan hanya setahun setelah itu, tetapi tetap bersikeras bahwa mereka tidak akan pernah berusaha membuat bom.
Setelah berbagai langkah saling balas selama bertahun-tahun, pengayaan uranium Iran mencapai 60%. Namun Negeri Persia itu tidak berusaha membuat bom, seperti yang diklaim oleh Israel dan AS sebagai dalih mereka atas serangan tersebut.
Nasib uranium yang diperkaya tinggi dan kerusakan pasti pada fasilitas nuklir bawah tanahnya masih belum jelas sejak Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) ditolak aksesnya ke sebagian besar lokasi setelah perang.
(tps/luc)
[Gambas:Video CNBC]
Next Article Sudah Krisis Tertimpa Sanksi, Ekonomi Musuh Besar AS 'Masuk Jurang'