2 hours ago
1
Jakarta, CNBC Indonesia - Pelemahan rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) kembali memicu kekhawatiran di sektor properti. Nilai tukar yang sempat menembus Rp16.860 per dolar AS dinilai berpotensi mendorong kenaikan harga material bangunan, terutama yang masih bergantung pada impor. Kondisi ini membuat pengembang memilih bersikap hati-hati sambil berharap volatilitas kurs tidak berlangsung lama.
"Kenaikan US Dollar sampai tembus angka Rp16.860, tentunya secara otomatis ini akan naik ya harga-harga material. Namun jika segera terkoreksi, cenderung turun, tentunya bahan material itu tidak serta merta langsung naik," kata Ketua Umum Asprumnas (Asosiasi Pengembang dan Pemasar Rumah Nasional) M. Syawali Pratna kepada CNBC Indonesia, Kamis (15/1/2026).
Pergerakan kurs masih sangat menentukan arah harga bahan baku ke depan. Pasar material biasanya tidak langsung bereaksi selama fluktuasi masih bersifat sementara. Karena itu, stabilisasi nilai tukar diharapkan agar tekanan biaya tidak berlanjut ke harga rumah.
"Ya mudah-mudahan pemerintah pusat care terhadap kenaikan ini karena bisa menjadi suatu momok bagi kita, namun ini merupakan bagian kerja keras para pihak stakeholder untuk berusaha menjaga kenaikan ini agar bisa cenderung dikoreksi," bebernya.
Foto: Muhammad Luthfi Rahman
Awal Desember 2017, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat capaian Program Satu Juta Rumah sebanyak 765.120 unit rumah, didominasi oleh pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sebesar 70 persen, atau sebanyak 619.868 unit, sementara rumah non-MBR yang terbangun sebesar 30 persen, sebanyak 145.252 unit.Program Satu Juta Rumah yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo, sekitar 20 persen merupakan rumah yang dibangun oleh Kementerian PUPR berupa rusunawa, rumah khusus, rumah swadaya maupun bantuan stimulan prasarana dan utilitas (PSU), 30 persen lainnya dibangun oleh pengembang perumahan subsidi yang mendapatkan fasilitas KPR FLPP, subsisdi selisih bunga dan bantuan uang muka. Selebihnya dipenuhi melalui pembangunan rumah non subsidi oleh pengembang.Ketua Umum Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Junaidi Abdillah mengungkapkan, rumah tapak masih digemari kelas menengah ke bawah.Kontribusi serapan properti oleh masyarakat menengah ke bawah terhadap total penjualan properti mencapai 70%.Serapan sebesar 200.000 unit ini, akan terus meningkat pada tahun 2018 menjadi 250.000 unit.
Di tengah ketidakpastian tersebut, pengembang memilih menahan diri. Langkah ini diambil agar daya beli masyarakat tidak semakin tertekan, apalagi sektor properti masih dalam fase pemulihan. Pengembang berharap koreksi nilai tukar bisa segera terjadi sebelum biaya produksi benar-benar melonjak.
"Saya rasa para pengembang lebih menahan diri untuk tidak menaikkan harga sementara sebagai dampak terhadap bahan baku ini. Karena memang bahan baku ini kan sebenarnya pemerintah pusat sudah menginisiasi untuk membantu memberi stimulus bantuan berupa pinjaman KUR material, namun ini hanya sebatas untuk rumah subsidi saja, kalau rumah komersial itu belum," kata Syawali.
Namun demikian, Syawali menilai dukungan pemerintah masih perlu diperluas. Saat ini, stimulus seperti KUR material baru menyentuh segmen rumah subsidi, sementara rumah komersial belum mendapatkan perlindungan serupa. Padahal, segmen ini juga terdampak langsung oleh fluktuasi kurs dan kenaikan biaya konstruksi.
"Ya mudah-mudahan kita akan usulan ke pemerintah apa yang disebut dengan MBT, Masyarakat Berpenghasilan Tengah atau Tanggung, ini segera juga pemerintah bisa turun tangan menangani banyak hal, termasuk material, ya harga tukang, harga kenek tukang, termasuk harga jual dari perumahan tersebut," ujar Syawali.
(fys/wur)
[Gambas:Video CNBC]
