2 hours ago
3
Presiden RI Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (14/8/2026).
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ikatan alumni Teknik Geologi Universitas Gadjah Mada (Kageogama) mendukung rencana pemerintah mendirikan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis (BMKS) sebagai fondasi Indonesia Reference Price. Kebijakan itu bakal menyentuh persoalan yang lebih mendasar daripada sekadar tempat transaksi: apakah kekayaan geologi Indonesia dapat menjadi nilai ekonomi, berdaya tawar, dan benar-benar kembali sebesar-besarnya kepada bangsa.
Dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat pada Jumat (14/8/2026), RI 1 menyebut, pengawasan PT Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI) terhadap lebih dari 6.500 transaksi ekspor dalam dua bulan 13 hari menemukan potensi tambahan pendapatan negara. Angkanya sekitar 5 miliar dolar AS dari perbedaan dan penyesuaian harga.
Pada penyampaian RAPBN 2027 di hari yang sama, Presiden Prabowo mengumumkan target BMKS beroperasi mulai 1 Januari 2027. BMKS bakal beroperasi di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membangun harga referensi Indonesia.
Ketua Umum Kageogama periode 2024-2027, Sonny Yudhistira menilai, arah kebijakan tersebut relevan dengan tanggung jawab Indonesia sebagai negara dengan basis sumber daya geologi yang besar. Dia menyebut, keunggulan sebagai produsen tidak cukup apabila negara tidak memiliki sistem yang mampu menjaga integritas data, kualitas komoditas, dan kewajaran transaksi.
"Ini momentum untuk memperbaiki hubungan antara sumber daya yang kita miliki dan nilai yang kembali kepada bangsa. Kageogama mendukung arahnya dengan satu prinsip: tata kelola harus berbasis ilmu, transparan, kompetitif, dan dapat dipercaya," kata Sonny dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Pernyataan itu sejalan dengan karakter Kageogama sebagai jejaring alumni yang berkiprah lintas pertambangan, energi, lingkungan, kebencanaan, pendidikan, riset, dan sektor strategis lain. "Negara tidak cukup hanya memiliki komoditas; negara harus mampu menjaga integritas sistem yang membuat komoditas itu dihargai secara wajar," kata Sonny.
