5 hours ago
7
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta membuka peluang untuk menghapus keberadaan jalur sepeda dari sejumlah jalan protokol di ibu kota. Pasalnya, sejumlah masyarakat menilai keberadaan jalur itu tidak lagi efektif.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo menyampaikan, telah menerima sejumlah usulan dari masyarakat. Menurut dia, usulan yang diterimanya tidak hanya dari kalangan yang meminta jalur sepeda dihapus, melainkan juga dari kelompok yang ingin jalur khusus sepeda itu dipertahankan. Namun, ia belum memutuskan langkah yang bakal diambil Pemprov DKI.
"Saya akan segera memutuskan untuk hal tersebut. Memang ada usulan, kalau usulannya dari komunitas sepeda, salah satunya Bike to Work, mereka sebenarnya meminta itu dipertahankan, tapi usulan dari masyarakat, dari publik, merasa bahwa jalur itu lebih banyak digunakan motor," kata Pramono di Jakarta, Kamis (20/8/2026).
Dia menyatakan, Pemprov DKI akan membuat keputusan mengenai hal itu secara hati-hati. Ia memastikan, kebijakan yang akan diputuskan nantinya tidak berkaitan dengan hobinya menggunakan sepeda. Karena itu, sambung Pramono, Pemprov DKI akan benar-benar melakukan kajian mengenai keberadaan jalur sepeda dengan matang.
"Pasti teman-teman tahu saya ini pesepeda banget, setiap minggu pasti saya bersepeda, sehingga dalam keputusan ini saya juga harus hati-hati, supaya tidak terkesan bahwa karena saya hobi bersepeda, enggak mau menggunakan jalur itu karena memang cara saya bersepeda menggunakan road bike, dan itu biasanya hari libur atau hari Sabtu pagi," ucap Pramono.
Sebelumnya, Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, mengatakan pihaknya belum tentu menghapus jalur khusus sepeda yang telah dibangun sejak 2012 di Jakarta. Saat ini, Pemprov DKI masih terus menghimpun berbagai masukan dari berbagai pihak, termasuk dari komunitas pesepeda, terkait kondisi jalur sepeda di Jakarta.
"Terkait dengan jalur sepeda, dari awal kami sudah mendapat banyak masukan, tapi faktanya kita melihat di lapangan," kata Yustinus di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (12/8/2026).
