Ekonomi Digital Masuk Fase Lebih Realistis, Jadi Penyerap Guncangan hingga Pemerataan Ekonomi

redaksi jogjaekspres

Bisnis | 2026-06-22 16:36:30

CEO PT Bimasakti Multi Sinergi, Ibnu Sunanto (kiri) bersama Co. Founder JogjaKita Gembong Prakoso (ist)

YOGYAKARTA - Di tengah tekanan perekonomian makro yang terasa hingga ke berbagai lapisan masyarakat, ekonomi digital Indonesia tak lagi bergerak mengandalkan euforia semata. Kini sektor ini dituntut bertransformasi menjadi kekuatan penyeimbang sekaligus pendorong produktivitas yang berpihak pada kebutuhan riil.

Demikian pandangan yang disampaikan CEO PT Bimasakti Multi Sinergi, Ibnu Sunanto, saat menanggapi perkembangan ekonomi digital terkini. PT Bimasakti Multi Sinergi adalah perusahaan yang bergerak di industri Financial Technology (fintech) untuk layanan pembayaran elektronik (e-payment) di Indonesia dengan yang berbasis B2B dan B2C yang banyak digunakan oleh pengguna di Indonesia.

Perusahaan ini didirikan oleh Ibnu Sunanto, seorang entrepreneur dari Yogyakarta pada tahun 2004 dengan nama PT Bimasakti Multiwealth, yang berhasil mengembangkan dan membangun PT Bimasakti Multi Sinergi menjadi salah satu perusahaan Fintech terkemuka di Indonesia.

Selama 22 tahun bergerak di layanan berbasis fintech, PT Bimasakti Multi Sinergi telah meluncurkan berbagai layanan produk dan aplikasi yang terbukti dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sehingga memberi kontribusi besar dalam mengubah wajah indonesia di bidang pembayaran elektronik, salah satunya penyedia aplikasi JogjaKita yang merupakan satu-satunya aplikator ojek online lokal di Yogyakarta.

PT Bimasakti Multi Sinergi mendapatkan lisensi dari Bank Indonesia untuk mendukung produk dan layanannya, serta sertifikasi keamanan data dan informasi untuk layanan pembayaran. Sertifikasi keamanan yang dimiliki: Payment Card Industry Data Security Standard (PCI DSS), ISO 27001 Information Security Management System.

Sebagai bentuk wujud nyata dalam kiprah industri financial technology di tanah air, PT Bimasakti Multi Sinergi juga bergabung dalam Indonesian Fintech Association, ASPI (Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia), APPUI (Asosiasi Penyelenggara Pengiriman Uang Indonesia), idEA (Asosiasi E-Commerce Indonesia), ADEI (Asosiasi Digital Entrepreneur Indonesia), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha TIK Nasional) dan ASITA (Association of The Indonesian Tours and Travel Agencies).

“Secara makro, ekonomi kita memang sedang dalam tekanan. OECD memproyeksikan pertumbuhan Indonesia 2026 sekitar 4,7%, dengan konsumsi dan investasi tertekan oleh biaya energi, borrowing cost, ketidakpastian kebijakan, dan pelemahan pasar tenaga kerja. Consumer confidence juga melemah; indeks keyakinan konsumen turun ke 120,9 pada Mei 2026, level terendah sejak September 2025, walaupun masih berada di zona lumayan positif,” papar Ibnu Sunanto, Senin (22/6/2026) dalam keterangannya.

Ia menilai, pertumbuhan ekonomi digital di masa lalu banyak didorong euforia, promo besar, subsidi, perebutan pengguna, serta ekspansi yang agresif. Namun situasi kini berubah. “Sekarang pasar mulai menuntut hal yang lebih sehat: profitabilitas, efisiensi, trust, recurring transaction, dan solusi yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Jadi menurut saya, ekonomi digital Indonesia tidak seburuk ekonomi konvensional, tetapi tidak semudah periode boom digital sebelumnya dan sedang masuk fase yang lebih realistis. Pemain digital sekarang dituntut untuk meningkatkan diri dari sekadar ‘mendigitalisasi transaksi’ menjadi menciptakan produktivitas ekonomi,” tegasnya.

Ibnu menjelaskan bahwa ekonomi digital berperan ganda sebagai peredam guncangan sekaligus pendorong pertumbuhan. Pertama, industri digital harus menekan biaya transaksi bagi masyarakat dan UMKM, bukan menambah pungutan. “Kalau pembayaran makin mudah, penyelesaian transaksi makin cepat, biaya operasional makin rendah, maka pelaku kecil bisa lebih efisien,” ujarnya.

Kedua, teknologi harus memperluas akses pasar. Bagi UMKM, agen, warung, dan pelaku usaha informal, kebutuhannya tak hanya sekadar aplikasi, melainkan akses transaksi, pembayaran, distribusi, pencatatan, hingga dukungan pembiayaan. Ketiga, digitalisasi memudahkan distribusi bantuan, layanan publik, serta pembayaran pajak dan retribusi daerah. Keempat, model bisnis harus beralih dari “membakar uang” menuju penciptaan transaksi yang produktif dan berulang.

Sebagai pelaku yang mengusung konsep ekonomi gotong royong, Ibnu melihat kondisi ini sebagai masa penyaringan alami. “Ekonomi sedang menguji siapa yang bisnisnya benar-benar punya akar di masyarakat, dan siapa yang hanya besar karena promosi atau valuasi semata,” ucapnya.

Di Bimasakti, ekosistem dibangun melalui jaringan agen Fastpay, merchant, biller, payment gateway Winpay, e-money Speedcash, mitra daerah, hingga komunitas. “Bagi kami, teknologi tidak boleh hanya memperbesar platform. Teknologi harus memperkuat banyak simpul ekonomi kecil. Dalam kondisi daya beli menurun, pelaku kecil biasanya paling cepat merasakan tekanan, tetapi juga paling lentur kalau diberi alat yang tepat,” katanya.

Menurutnya, ekonomi digital gotong royong memiliki tiga makna pokok: transaksi menyebar hingga ke daerah dan komunitas, nilai ekonomi mengalir ke seluruh rantai ekosistem, serta teknologi menjadi alat pemerataan, bukan dominasi. “Ekonomi makro sekarang seperti tubuh yang kurang oksigen. Maka digitalisasi harus menjadi aliran darah baru: mempercepat transaksi, membuka peluang pendapatan, dan memperkuat jejaring usaha,” ungkap Ibnu.

Untuk bertahan, ia menyarankan enam langkah kunci: disiplin mengelola arus kas, fokus pada produk yang memecahkan masalah nyata, memperkuat transaksi berulang, membangun ekosistem yang kuat, memanfaatkan kecerdasan buatan untuk efisiensi, serta berani menyederhanakan operasi dan memangkas hal yang tidak produktif.

Kepada pelaku baru yang ingin merintis usaha digital, Ibnu mengingatkan agar tidak terjebak pada anggapan “aplikasi sama dengan bisnis”. “Aplikasi hanyalah alat. Bisnis yang sebenarnya adalah masalah yang diselesaikan, transaksi yang diciptakan, jaringan yang dibangun, dan kepercayaan yang dijaga,” tegasnya.

Ia menambahkan, kuncinya adalah mulai dari masalah yang nyata, tidak terburu-buru mengejar skala sebelum keuangan sehat, membangun kepercayaan sejak awal, mendekati lapangan, serta mencari ekosistem bukan sekadar lalu lintas pengguna.

“Bimasakti sendiri belajar bahwa membangun ekonomi digital Indonesia tidak bisa hanya dengan pendekatan kota besar, promo besar, atau aplikasi yang terlihat canggih. Indonesia membutuhkan ekonomi digital yang membumi: masuk ke daerah, memberdayakan agen, membantu merchant kecil, memperkuat UMKM, dan menciptakan transaksi yang benar-benar produktif,” pungkas Ibnu Sunanto. (maz)