Gempa Megathrust Tinggal Tunggu Waktu Hantam RI, Ini Zona Merahnya

13 hours ago 1

Daftar Isi

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia merupakan salah satu negara yang paling rawan bencana gempa dan tsunami. Pasalnya, letak geografis Indonesia berada di Cincin Api Pasifik (Ring of Fire) yang mempertemukan beberapa lempeng.

Salah satu yang perlu diwaspadai adalah ancaman gempa Megathrust. Setidaknya ada 13 segmen Megathrust yang tersebar di wilayah Indonesia.

Kepala Pusat Gempa Bumi dan Tsunami BMKG, Daryono, sudah memberikan peringatan bahwa gempa dari 2 zona Megathrust tinggal menunggu waktu.

Masing-masing adalah Megathrust Selat Sunda dan Megathrust Mentawai-Siberut. Pasalnya, 2 xona itu sudah lama tak mengalami gempa atau seismic gap, yakni berabad-abad. Biasanya, gemba besar memiliki siklus sendiri dalam rentang hingga ratusan tahun.

Gempa Megathrust Ancam Jawa Barat

Terpisah, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan perlu diwaspadai dampak Megathrust untuk selatan Jawa Barat yang memanjang hingga Selat Sunda.

Para peneliti memperingatkan, energi yang terkunci di zona subduksi ini terus bertambah seiring waktu. Jika energi ini dilepaskan sekaligus, dampaknya bisa memicu gempa besar hingga magnitudo 8,7.

Peneliti dari Pusat Riset Kebencanaan Geologi BRIN, Nuraini Rahma Hanifa menjelaskan, pelepasan energi ini tidak hanya memicu guncangan kuat, tapi juga menggerakkan kolom air laut dan membentuk tsunami besar.

Menurut hitungannya, jika Megathrust di wilayah Pangandaran pecah, gelombang tsunami setinggi 20 meter bisa terjadi dan menjalar ke berbagai wilayah, termasuk Banten, Lampung, bahkan sampai ke Jakarta.

"Semua pesisir Banten akan terdampak, hanya saja tinggi tsunaminya berbeda-beda," ujar Rahma kepada CNBC Indonesia belum lama ini.

Di kawasan pesisir Banten, tsunami diprediksi bisa mencapai ketinggian antara 4 hingga 8 meter. Sementara di pesisir Lampung, kata ia, seluruh wilayah yang menghadap Selat Sunda disebut akan terkena dampaknya.

Tsunami 1,8 Meter Ancam Jakarta

Untuk Jakarta, tsunami diperkirakan mencapai pesisir utara dengan ketinggian sekitar 1 hingga 1,8 meter. Namun, waktu kedatangannya lebih lambat dibanding daerah lain, tsunami baru diperkirakan tiba di Jakarta setelah 2,5 jam sejak gempa terjadi.

"Kalau di selatan Jawa, tsunami sampai dalam waktu 40 menit, bahkan di Lebak hanya 18 menit. Tapi di Jakarta Utara, tsunami datang 2,5 jam setelah gempa," jelas Rahma.

BRIN pun mengajak masyarakat Indonesia untuk waspada terhadap risiko Megathrust. Risiko Megathrust bukan hanya gempa dan tsunami, tapi juga kerusakan infrastruktur, gangguan layanan dasar, dampak sosial ekonomi, hingga korban jiwa.

Terpisah, BMKG menyebut belum dapat memastikan kapan bencana alam besar tersebut akan terjadi. Kepala BMKG Dwikorita Karnawati menyebut pihaknya terus membicarakan isu ini agar masyarakat bersiap menghadapi efek dari megathrust di Indonesia.

"Sebetulnya isu Megathrust itu bukan isu yang baru. Itu isu yg sudah sangat lama. Tapi kenapa BMKG dan beberapa pakar mengingatkan? Tujuannya adalah untuk 'ayo, tidak hanya ngomong aja, segera mitigasi (tindakan mengurangi dampak bencana)," ujar Dwikorita, dikutip dari CNN Indonesia.

"Jadi tujuannya ke sana; mitigasi dan edukasi, persiapan, kesiapsiagaan," imbuh dia.

Langkah Antisipasi Megathrust di RI

Dwikorita melanjutkan pihaknya sudah melakukan berbagai langkah antisipasi megathrust. Pertama, menempatkan sensor-sensor sistem peringatan dini tsunami InaTEWS menghadap ke zona-zona megathrust.

"InaTEWS itu sengaja dipasang untuk menghadap ke arah megathrust. Aslinya tuh di BMKG hadir untuk menghadapi, memitigasi megathrust," jelasnya.

Kedua, edukasi masyarakat lokal dan internasional. Salah satu bentuk nyatanya adalah mendampingi pemerintah daerah (pemda) buat menyiapkan berbagai infrastruktur mitigasi, seperti jalur evakuasi, sistem peringatan dini, hingga shelter tsunami.

Selain itu, bergabung dengan Indian Ocean Tsunami Information Center, yang juga berkantor di kompleks BMKG. Komunitas ini bertujuan buat mengedukasi 25 negara di Samudra Hindia dalam menghadapi gempa dan tsunami.

"Kami edukasi publik bagaimana menyiapkan masyarakat dan pemda sebelum terjadi gempa dengan kekuatan tinggi yang menyebabkan tsunami," kata dia.

Ketiga, mengecek secara berkala sistem peringatan dini yang sudah dihibahkan ke pemda.

"Sirine [peringatan tsunami] harusnya tanggung jawab pemerintah daerah, hibah dari BNPB, hibah dari BMKG, tapi pemeliharaan dari pemerintah daerah, kan otonomi daerah. Ternyata sirine selalu kita tes tanggal 26 [tiap bulan], kebanyakan bunyi tapi yang macet ada," bongkarnya.

Keempat, menyebarluaskan peringatan dini bencana. Menurut Dwi, jika masyarakat harus siap, berarti harus ada penyebarluasan informasi. "Kami dibantu Kominfo," pungkasnya.