6 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA - Mahkamah Agung (MA) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp 7,67 triliun. Penambahan itu disebut untuk mendukung penguatan pemenuhan sejumlah hak hakim sesuai dengan kebijakan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto.
Sekretaris Jenderal (Sekjen) MA Sugiyanto mengatakan, MA mendapatkan pagu indikatif tahun anggaran 2026 sebesar Rp 10,87 triliun. Sedangkan pada tahun anggaran 2025, MA mendapatkan pagu sebesar Rp 12,68 triliun.
"Besaran pagu indikatif itu jauh menurun apabila dibandingkan pagu indikatif tahun anggaran 2025," kata Sugiyanto saat rapat dengan Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Rabu (9/7/2025).
Dia mengatakan, usulan tambahan anggaran tersebut dibutuhkan untuk mendukung penguatan hak keuangan dan fasilitas hakim. Di antaranya gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan, rumah negara, fasilitas transportasi, jaminan kesehatan, jaminan keamanan, biaya perjalanan dinas, kedudukan protokol, hingga penghasilan pensiun.
"Program usulan tambahan anggaran Mahkamah Agung tahun 2026 telah disusun untuk memastikan hak keuangan dan fasilitas hakim secara bertahap dapat terpenuhi," kata dia.
Selain itu, menurut dia, Mahkamah Agung juga berencana membangun rumah dinas hakim untuk 212 satuan kerja pengadilan demi meningkatkan kesejahteraan para hakim yang bertugas. "Hal tersebut juga sejalan dengan komitmen Presiden Republik Indonesia untuk meningkatkan kesejahteraan hakim," katanya.
Dia menjelaskan bahwa hakim memegang peranan vital dalam menegakkan keadilan dan menjaga supremasi hukum. Negara, kata dia, perlu hadir dalam memberikan fasilitas tunjangan kesejahteraan dan perlindungan yang layak bagi para hakim guna menjaga integritas, independensi, dan profesionalitas dalam menjalankan tugas.
"Oleh sebab itu, pemenuhan hak keuangan dan fasilitas hakim sebagaimana tercantum dalam usulan tambahan anggaran tahun anggaran 2026, penting untuk dipenuhi," kata dia.
sumber : Antara
