7 hours ago
3
REPUBLIKA.CO.ID, HEBRON — Pasukan pendudukan Israel menutup Masjid Ibrahimi di Kota Tua al-Khalil bagi jamaah Palestina pada Rabu (12/8/2026) pagi. Tindakan sepihak ini memicu kecaman keras dari gerakan perlawanan Hamas serta Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina.
Sumber-sumber lokal menyebutkan, otoritas Israel berdalih penutupan tersebut dilakukan dengan alasan hari libur Yahudi. Akibatnya, warga Palestina dilarang memasuki kompleks masjid. Di sisi lain, penjajah justru memfasilitasi akses bagi para pemukim ilegal, dilansir dari laman Palestine Chronicle.
Hamas memperingatkan akan adanya "konsekuensi berat" atas aksi dari Israel tersebut. Hamas pun mengecam tindakan tersebut sebagai serangan langsung terhadap kebebasan beribadah serta pelanggaran besar terhadap kesucian situs-sucian Islam.
Gerakan tersebut menyatakan, penutupan ini merupakan bagian dari kampanye sistematis pemerintah Israel terhadap rakyat Palestina dan tanah air mereka, yang bertujuan mempercepat proses pencaplokan/aneksasi dan yahudisasi.
Hamas menegaskan, Masjid Ibrahimi adalah bagian tak terpisahkan dari identitas religius, nasional, dan historis rakyat Palestina serta dunia Islam secara luas. Mereka menambahkan bahwa segala upaya Israel untuk membagi masjid atau memaksakan kendali atasnya sama sekali tidak memberikan hak legitimasi maupun kedaulatan atas situs suci tersebut.
Lebih lanjut, Hamas menyerukan kepada seluruh rakyat Palestina di al-Khalil dan Tepi Barat yang diduduki untuk memperkuat kehadiran mereka di sekitar masjid guna melawan pembatasan Israel, kebijakan yahudisasi, serta berbagai serangan terhadap tempat-tempat suci.
Organisasi tersebut juga mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk segera mengambil tindakan nyata terhadap tindakan represif Israel yang menyasar Masjid Ibrahimi, Masjid Al-Aqsa, dan situs-situs suci Islam lainnya.
Kementerian Wakaf Kecam Penutupan
Kementerian Wakaf dan Urusan Agama Palestina turut mengecam keras penutupan tersebut, menyebutnya sebagai pelanggaran nyata terhadap kebebasan beribadah dan kesucian masjid.
Kementerian mengungkapkan bahwa penutupan yang berulang, pembatasan ketat terhadap jemaah, dan pelarangan kumandang adzan merupakan bagian dari upaya sistematis untuk mengubah karakter serta status quo Kota Tua al-Khalil.
Berdasarkan data kementerian, pasukan pendudukan Israel melarang kumandang adzan di Masjid Ibrahimi sebanyak 155 kali hanya dalam kurun waktu bulan Juli saja. Sementara itu, sedikitnya 195 tentara Israel tercatat memasuki kompleks tersebut pada bulan yang sama.
Perlu dicatat, otoritas pendudukan Israel telah mengalihkan kendali administratif atas sebagian area masjid dari Kotamadya al-Khalil yang dikelola Palestina ke dewan agama yang berafiliasi dengan pemukiman ilegal Kiryat Arba pada Juli 2025 lalu. Langkah ini menandai perubahan signifikan terhadap tata kelola situs yang telah berjalan lama.
Pembatasan ini semakin diperketat di tengah eskalasi regional. Masjid tersebut bahkan sempat ditutup total bagi jemaah Palestina selama enam hari saat perang Februari terhadap Iran, serta selama 14 hari berturut-turut pada awal bulan yang sama.
Qusra Hadapi Eskalasi Serangan Pemukim
Perkembangan di al-Khalil ini beriringan dengan seruan dari komite-komite perlawanan Palestina agar masyarakat segera dimobilisasi untuk mendukung warga Qusra, di sebelah selatan Nablus, di tengah gempuran serangan pemukim yang terus berlanjut.
Komite-komite tersebut mendesak warga Qusra beserta kota dan desa tetangga untuk "berdiri dalam satu barisan bersama keluarga-keluarga yang menghadapi pengepungan dan serangan terus-menerus oleh para pemukim."
Mereka menyerukan peningkatan kehadiran warga Palestina di sekitar kota demi melindungi penduduk setempat dan memperkuat ketahanan mereka untuk tetap bertahan di tanah kelahiran mereka.
"Kejahatan keji dan agresi terhadap rakyat kita di Qusra adalah upaya baru untuk memaksakan penggusuran paksa, mengintimidasi warga, serta mendorong mereka meninggalkan tanah dan rumah mereka," demikian bunyi pernyataan resmi tersebut.
Para komite menilai bahwa serangan-serangan ini merupakan bagian dari grand design untuk mengosongkan wilayah-wilayah Palestina dari penduduk aslinya dan menciptakan realitas baru di lapangan.
Mereka memuji "keteguhan, ketahanan, dan keberanian rakyat Qusra," serta menyerukan penguatan komite perlindungan lokal serta jaringan solidaritas kerakyatan di komunitas-komunitas yang menghadapi kekerasan pemukim.
"Rakyat Palestina kita, yang telah membuktikan keteguhan dan ketahanan mereka dalam menghadapi musuh Zionis dan segala bentuk agresi, tidak akan pernah membiarkan para pemukim memaksakan skenario penggusuran dan intimidasi," tutup pernyataan tersebut.
"Tanah kami akan tetap menjadi milik rakyatnya, dan keteguhan akan tetap menjadi ciri khas dalam melawan seluruh proyek pencabutan akar dan penggusuran."
