2 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, NEW YORK -- Presiden RI Jenderal (Purn) Prabowo Subianto berpidato di Konferensi Internasional Tingkat Tinggi untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat (AS) pada Senin (22/9/2025). Acara tersebut diadakan oleh pemerintah Prancis dan Arab Saudi.
Menurut Prabowo, tanggung jawab historis masyarakat internasional bukan hanya menyangkut masa depan Palestina, tetapi juga masa depan Israel dan kredibilitas PBB itu sendiri. Menurut dia, Indonesia tetap konsisten pada solusi dua negara sebagai jalan satu-satunya menuju perdamaian.
"Oleh karena itu, Indonesia kembali menegaskan komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian," ucap Prabowo di kantor PBB.
Sontak saja, pidato Prabowo tersebut membuat sejumlah warganet Indonesia uring-uringan. Mereka mengecam pidato Prabowo yang dianggap tidak berpihak ke Palestina. Padahal, sikap Prabowo sama dengan presiden-presiden pendahulu RI yang mendukung two-state solution terhadap Palestina.
Konsep two-state solution mendapat dukungan dari ratusan negara, termasuk Turki, Malaysia, Indonesia, Pakistan, dan negara Islam maupun berpenduduk mayoritas Muslim, tidak ketinggalan negara-negara Eropa. Hanya dua negara yang menolak konsep two-state solution, yaitu Republik Islam Iran dan Israel di bawah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu.
Dikutip dari PressTV, Selasa (23/9/2025), Majelis Umum PBB pada pekan lalu dengan suara mayoritas mendukung apa yang disebut Deklarasi New York, yang didorong oleh Arab Saudi dan Prancis. Deklarasi tersebut menyerukan solusi dua negara untuk masalah Palestina.
Rezim Israel, Amerika Serikat (AS), Hungaria, dan Argentina, dengan 142 suara menentang resolusi tersebut. Sementara 12 negara abstain, termasuk Republik Islam Iran, memberikan suara menentang resolusi tersebut.
Acara tersebut diboikot oleh AS dan rezim Israel, dan pemungutan suara tersebut terjadi hanya sehari setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu secara terbuka menyatakan, tidak akan ada negara Palestina. Abstain Iran berakar pada advokasi jangka panjangnya untuk sebuah negara demokratis tunggal di Palestina yang ditentukan oleh referendum penduduk aslinya.
Keputusan Teheran untuk tidak berpartisipasi bukanlah tindakan pasif, melainkan pernyataan politik yang terencana dan sadar. Mereka berkirim surat resmi kepada Sekretaris Jenderal PBB Antonio Gutierrez, yang menguraikan keberatan-keberatan mendasar terhadap premis deklarasi tersebut.
Misi Iran di PBB menekankan, setiap solusi praktis harus didasarkan pada pengakuan hak asasi rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri dan penolakan penggusuran paksa. Bagi Iran, prinsip-prinsip yang harusnya didapatkan rakyat Palestina itu gagal dijawab secara mengesankan oleh Deklarasi New York.
Pemungutan suara tersebut sekali lagi menyoroti perpecahan yang mendalam di dalam komunitas internasional mengenai jalan menuju perdamaian yang adil dan abadi di Palestina, yang mengadu inisiatif diplomatik yang didukung luas dengan oposisi ideologis dan berprinsip dari aktor-aktor regional utama seperti Iran.
