Istana Respons Polemik Pemangkasan Anggaran ke Daerah, Ini Katanya

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Sekretaris Negara sekaligus Juru Bicara Presiden Prasetyo Hadi membeberkan alasan pemerintah pusat memangkas dana transfer ke daerah (TKD).

Prasetyo mengatakan saat ini ada dua skema transfer anggaran ke daerah. Selain TKD langsung seperti yang selama ini dilakukan, ada pula TKD tidak langsung.

"Dan kemarin sudah kita terima, diterima oleh Menteri Keuangan. Kemudian diterima juga oleh Mendagri dan kita berikan pemahaman bersama," ucap Prasetyo di Hotel Bidakara, Jakarta, Jumat (10/10).

Ia menerangkan TKD tidak langsung berupa program pemerintah yang penerimanya masyarakat di daerah.

Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contohnya. Prasetyo mengatakan MBG dirasakan masyarakat di daerah meskipun anggarannya bukan dari pemerintah daerah.

"Itu kan kalau dihitung dari budget di APBN-nya Itu kan kurang lebih di dalam satu tahun berjalan ya tahun depan Itu kan di Rp335 triliun. Nah, ini kan dinikmati juga oleh seluruh daerah kan begitu," ujarnya.

Sebelumnya, pemerintah hanya menganggarkan TKD Rp 649,99 triliun di APBN 2026. Ada pengurangan Rp269 triliun dibanding alokasi pada APBN 2025 yang mencapai Rp 919,87 triliun.

Delapan belas orang gubernur memprotes kebijakan itu. Mereka datang langsung ke Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

Ada Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Aceh Muzakir Manaf alias Mualem, hingga Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda.

Gubernur Aceh Mualem menjelaskan anggaran mereka dipotong 25 persen oleh pemerintah pusat. Mualem menyatakan ketidaksepakatan atas pemotongan tersebut.

"Kami mengusulkan supaya tidak dipotong, anggaran kita tidak dipotong. Karena itu beban semua di provinsi kami masing-masing," ucap Mualem usai bertemu Purbaya di Kantor Kemenkeu, Jakarta Pusat, Selasa (7/10).

(dhf/dmi)

[Gambas:Video CNN]