5 days ago
4
Terdakwa kasus dugaan korupsi kuota haji Yaqut Cholil Qoumas (tengah) menjalani sidang pembacaan dakwaan di Pengadilan Tipikor, Jakarta.(Dok. Antara)
JAKSA Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan fakta mengejutkan dalam sidang dakwaan mantan Menteri Agama, Yaqut Cholil Qoumas. Yaqut diduga menyiapkan uang sebesar 1 juta dolar AS untuk memengaruhi hasil Panitia Khusus (Pansus) Angket Haji DPR RI Tahun 2024.
"Uang disiapkan melalui Ishfah Abidal Aziz alias Gus Alex dan Muhammad Nuruzzaman selaku staf khusus terdakwa," ujar Jaksa KPK Fahmi Idris saat membacakan surat dakwaan di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Selasa (11/8/2026).
Dalam dakwaannya, jaksa memaparkan bahwa Yaqut, yang menjabat sebagai Menteri Agama periode 2020-2024, sempat menggelar rapat bersama sejumlah pejabat dan staf khusus Kementerian Agama. Rapat tersebut bertujuan menyusun strategi jawaban atas pertanyaan yang diperkirakan akan diajukan oleh Pansus Angket Haji.
Salah satu poin krusial yang dibahas adalah justifikasi atas pembagian kuota haji tambahan tahun 2024 sebanyak 20 ribu jemaah, yang dialokasikan masing-masing 50 persen untuk haji reguler dan 50 persen untuk haji khusus.
Dugaan Pelanggaran Kuota dan Kerugian Negara
Pansus Angket Haji sendiri dibentuk DPR RI pada 9 Juli 2024 untuk menyelidiki dugaan ketidakpatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, khususnya terkait pembagian kuota tambahan tersebut.
Dalam perkara dugaan korupsi kuota haji periode 2023-2024 ini, jaksa mendakwa Yaqut telah melakukan perbuatan yang merugikan keuangan negara hingga Rp622,09 miliar. Kerugian tersebut muncul akibat pengalihan dan pengaturan kuota haji khusus tambahan tahun 2024 sebesar 50 persen tanpa didahului kajian teknis yang memadai.
Jaksa merinci sumber kerugian negara sebesar Rp622,09 miliar tersebut, di antaranya:
- Selisih penerimaan dan pengeluaran atas pemberangkatan jemaah haji khusus yang dinilai tidak berhak: Rp438,22 miliar.
- Penerimaan dari penjualan kuota petugas haji khusus 2024: Rp39,95 miliar.
- Biaya percepatan pengisian kuota haji khusus tambahan 2023 dan 2024: Rp143,92 miliar.
Selain kerugian negara, Yaqut juga didakwa menerima keuntungan pribadi senilai 271.500 dolar AS atau setara dengan Rp4,83 miliar dalam rangkaian perkara tersebut.
Atas perbuatannya, Yaqut Cholil Qoumas didakwa melanggar Pasal 603 juncto Pasal 20 huruf c KUHP Nasional atau Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. (Ant/H-3)
