3 hours ago
1
Guru membantu memakaikan sepatu gratis yang diterima siswa di SD Negeri Sumbermujur 02, Kecamatan Candipuro, Lumajang, Jawa Timur, Selasa (2/9/2025). Pemkab Lumajang memberikan sepatu gratis kepada sejumlah siswa kurang mampu pada tiap kunjungan program Sehari Ngantor di Kecamatan Terpadu (Setor Madu) sebagai upaya bagian dari komitmen mewujudkan pendidikan yang inklusif dan merata bagi keluarga prasejahtera.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) kembali membuka seleksi administrasi Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) bagi Guru Tertentu periode 3 Tahun 2025. Program ini menjadi bagian dari percepatan sertifikasi guru untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan tenaga pendidik.
Target guru tersertifikasi pada 2025 mencapai 800 ribu orang. Hingga saat ini, sebanyak 340 ribu guru sudah memiliki sertifikat pendidik, sementara 380 ribu lainnya masih menjalani proses PPG. Pada periode 3 ini, kuota seleksi dibuka untuk 81 ribu guru.
“Capaian ini menunjukkan langkah nyata pemerintah dalam mempercepat penuntasan sertifikasi guru, sehingga semakin banyak guru yang dapat memberikan pembelajaran berkualitas bagi murid,” kata Direktur Jenderal Guru, Tenaga Kependidikan, dan Pendidikan Guru (Dirjen GTKPG) Kemendikdasmen, Nunuk Suryani, Sabtu (20/9/2025).
Seleksi administrasi dibuka bagi guru yang belum memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi syarat mengikuti program PPG. Persyaratan lengkap dapat diakses melalui laman resmi Direktorat PPG.
Adapun jadwal seleksi administrasi dilakukan secara daring. Pendaftaran dan unggah berkas berlangsung pada 8 September – 1 Oktober 2025. Verifikasi dan validasi ijazah melalui laman Info GTK paling lambat 24 September 2025, sedangkan pengambilan data pendaftaran melalui aplikasi SIMPKB dilakukan pada 1 Oktober 2025.
Seluruh informasi resmi hanya disampaikan melalui laman Direktorat PPG. “Silakan abaikan informasi yang bersumber dari pihak tidak bertanggung jawab,” ujar Nunuk.
Ia menambahkan, kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemangku kepentingan pendidikan diharapkan mempercepat lahirnya guru profesional yang berdaya saing.
"Kemendikdasmen mengimbau Kepala Dinas Pendidikan Provinsi maupun Kabupaten/Kota di seluruh Indonesia untuk segera menyampaikan informasi ini kepada guru di wilayah masing-masing,” katanya.
