4 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Stabilitas demografi di Indonesia kini menjadi target krusial yang tidak hanya berfokus pada kuantitas penduduk, tetapi juga pada kualitas pembangunan manusia yang dimulai dari unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.
Pembangunan keluarga yang efektif dipandang sebagai prasyarat utama untuk menjawab tantangan besar bangsa, mulai dari pengentasan kemiskinan ekstrem hingga pengelolaan bonus demografi agar menjadi modal kemajuan nasional.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Mendukbangga)/Kepala BKKBN, Wihaji, menegaskan bahwa kebijakan kependudukan saat ini dijalankan secara presisi dan terukur. Langkah ini diselaraskan langsung dengan visi Astacita Presiden ke-4 dan ke-6, yang menitikberatkan pada penguatan sumber daya manusia (SDM) serta pembangunan dari desa guna pemerataan kesejahteraan.
Dalam laporannya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno di Jakarta, Jumat (30/1/2026), Wihaji menjelaskan bahwa keberhasilan kebijakan di lapangan sangat bergantung pada sinergi lintas level. Penguatan koordinasi terus dilakukan antara perwakilan BKKBN provinsi, Organisasi Perangkat Daerah (OPDKB), hingga Tim Pendamping Keluarga (TPK) untuk memastikan program berjalan terintegrasi dan berkelanjutan di tingkat akar rumput.
Sebagai bentuk dorongan bagi pemerintah daerah, Kemendukbangga menetapkan 30 indikator dalam Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK). Pemerintah daerah yang menunjukkan konsistensi dalam mencapai indikator tersebut akan diberikan insentif khusus sebagai bentuk dukungan kebijakan berbasis kinerja. Hal ini diharapkan mampu memacu inovasi daerah dalam memperkuat ketahanan keluarga.
Di garis depan, peran 597.645 personel Tim Pendamping Keluarga (TPK) nasional terus diperluas. Selain tugas rutin, TPK kini terlibat aktif dalam menyukseskan program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menyasar kelompok rentan: ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Upaya ini juga dikombinasikan dengan penguatan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting) untuk memastikan intervensi gizi tepat sasaran.
Menanggapi hal tersebut, Menko PMK Pratikno menekankan bahwa kunci dari efektivitas program ini adalah interoperabilitas data. Integrasi data lintas sektor menjadi sangat penting agar kebijakan pembangunan manusia tidak lagi bersifat umum, melainkan presisi merujuk pada kebutuhan nyata setiap keluarga di Indonesia.
sumber : Antara
