3 hours ago
2
REPUBLIKA.CO.ID, SAO PAULO -- Kementerian Kehutanan Republik Indonesia menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan Dewan Integritas Pasar Karbon Sukarela atau Integrity Council for the Voluntary Carbon Market (ICVCM) untuk mengembangkan ekosistem pasar karbon sukarela berintegritas tinggi di Indonesia.
Penandatanganan MoU tersebut berlangsung dalam acara High-Level Breakfast Roundtable at the Sustainable Business COP30 (SBCOP) yang diselenggarakan di Sao Paulo, Brasil, Sabtu (8/11/2025).
ICVCM merupakan badan tata kelola independen yang menetapkan dan mempromosikan Core Carbon Principles (CCPs), yaitu standar ambang batas global untuk memastikan kredit karbon berkualitas tinggi, tambahan, dapat diverifikasi, serta berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menekankan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari langkah Indonesia untuk menjadi pemimpin global dalam ekosistem pasar karbon berintegritas tinggi.
“Kolaborasi ini mencerminkan tekad kami untuk memastikan pasar karbon Indonesia dibangun atas dasar kepercayaan, integritas, dan kedaulatan nasional,” kata Raja Antoni dalam pernyataannya, Ahad (9/11/2025).
Penandatanganan MoU ini dilakukan menjelang Pertemuan Perubahan Iklim PBB (COP30) di Belém, Brasil. Dalam pernyataannya, Kementerian Kehutanan menyebut bahwa pada COP30, Indonesia akan menampilkan hutan hujan tropis sebagai pusat pasar karbon berintegritas tinggi dunia.
“Hutan hujan tropis Indonesia yang luas bukan hanya berperan sebagai paru-paru dunia, tetapi juga menjadi pusat transisi dunia menuju ekonomi karbon yang kredibel dan adil. Dengan menyelaraskan diri dengan standar integritas global, Indonesia sedang membangun fondasi bagi ekosistem pasar karbon yang transparan, berbasis sains, dan bermanfaat bagi komunitas lokal serta Masyarakat Adat,” ujar Raja Antoni.
Kementerian Kehutanan menyatakan, kemitraan ini menandai komitmen Indonesia untuk memastikan pengembangan pasar karbon sejalan dengan standar global dalam hal integritas lingkungan dan transparansi. Melalui kolaborasi ini, ICVCM akan mendukung Kementerian Kehutanan dalam pengembangan kapasitas, pertukaran pengetahuan, serta bantuan teknis terkait kriteria integritas, jaminan, dan sistem pengukuran, pelaporan, dan verifikasi (MRV) di sektor kehutanan dan penggunaan lahan.
Berdasarkan MoU tersebut, kedua pihak sepakat untuk: meningkatkan kapasitas bagi Aparatur Sipil Negara, pengembang proyek, dan pemangku kepentingan terkait dalam menerapkan prinsip-prinsip pasar karbon berintegritas tinggi; meningkatkan pemahaman publik tentang peluang dan jaminan dalam pasar karbon sukarela; serta bersama-sama mengembangkan kegiatan kolaboratif dan forum untuk memperkuat kesiapan Indonesia dalam membangun kerangka kerja pasar karbon yang kredibel.
Direktur Urusan Publik ICVCM, Lorna Ritchie, menyampaikan kegembiraannya atas kerja sama tersebut. Ia menegaskan pentingnya memastikan pasar karbon Indonesia selaras dengan prinsip karbon inti yang diakui secara internasional.
“Sangat penting bagi kita untuk memiliki pasar karbon yang saling terhubung, namun juga relevan secara lokal, dan memastikan kita berada pada ambang batas integritas yang konsisten secara internasional. Oleh karena itu, bekerja sama dengan Kementerian Kehutanan akan membantu mendukung hal tersebut dan mengembangkannya lebih jauh ke depan,” ujarnya.
Kementerian Kehutanan, sebagai otoritas nasional yang bertanggung jawab atas tata kelola kehutanan dan penggunaan lahan lainnya (Forestry and Other Land Use/FOLU), memandang kemitraan ini sebagai langkah strategis untuk mempercepat akses pembiayaan iklim sambil memastikan perlindungan keanekaragaman hayati dan kesejahteraan masyarakat.
MoU ini memperkuat misi Indonesia di COP30 untuk menempatkan ekosistem hutan hujan nasional sebagai pilar utama arsitektur pasar karbon global.
Kerja sama ini akan dilaksanakan melalui program bersama, lokakarya, serta peningkatan kapasitas yang dikoordinasikan oleh Pusat Perencanaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kehutanan dan tim Operasi Global serta Urusan Publik ICVCM. Kedua belah pihak sepakat untuk berkoordinasi secara erat dan mematuhi prinsip transparansi serta saling menghormati dalam setiap kegiatan di bawah kemitraan ini.
