6 hours ago
2
Proses penebangan tanaman sawit di TN Tesso Nilo sebagai upaya pemulihan.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengungkapkan masih banyak lahan konservasi yang digunakan oleh perusahaan kelapa sawit dengan mengatasnamakan masyarakat. Temuan itu terungkap dalam proses penertiban kawasan sawit ilegal yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).
“Dalam verifikasi di lapangan, kita menemukan banyak perusahaan menggunakan nama rakyat. Padahal, kegiatan sawit itu dijalankan oleh korporasi,” kata Raja Juli dalam rapat kerja bersama Komisi IV DPR RI di Jakarta, Selasa (8/7/2025).
Ia menjelaskan, praktik tersebut juga ditemukan di kawasan konservasi Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN), Riau. Berdasarkan data dari kepolisian yang tergabung dalam Satgas, mayoritas lahan sawit ilegal di kawasan itu dikuasai oleh perusahaan, meski tercatat atas nama masyarakat.
“Modelnya adalah korporasi memakai nama rakyat yang sebenarnya hanyalah pekerja di perkebunan itu. Penjualan hasilnya pun dilakukan ke perusahaan,” ujarnya.
Kementerian Kehutanan saat ini memilih pendekatan soft power untuk meminimalkan konflik di lapangan. Salah satunya dengan mendorong relokasi sukarela bagi warga yang tinggal atau bekerja di kawasan konservasi.
“Terhadap masyarakat yang terdampak, diharapkan bisa melakukan relokasi secara mandiri. Tapi pemerintah juga menyiapkan lahan relokasi bagi mereka,” kata Raja Juli.
Lahan relokasi tersebut tengah disiapkan oleh Tim Percepatan Pemulihan Pasca Penguasaan (TP4) Taman Nasional Tesso Nilo yang dibentuk oleh Gubernur Riau. Tugas tim ini antara lain menyusun rencana relokasi, menyiapkan lahan dan skema bantuan sosial, serta mengeksekusi relokasi sesuai kesepakatan.
Terkait progres pemulihan kawasan konservasi, Raja Juli menyebut sejumlah pihak telah menyerahkan lahan secara sukarela. Pemerintah juga telah memusnahkan tanaman sawit ilegal di beberapa titik, yakni seluas 401 hektare pada 29 Juni 2025 dan 311 hektare pada 2 Juli 2025.
sumber : Antaa
