8 hours ago
7
Jamaah haji dari berbagai negara melaksanakan Tawaf Ifadah di Masjidil Haram, Makkah, Arab Saudi, Ahad (31/5/2026). Jamaah haji dari berbagai negara kembali memadati Masjidil Haram untuk menyelesaikan rangkaian ibadah haji yakni Tawaf Ifadah, Sai dan Tahalul.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Kementerian Haji dan Umrah mulai menyusun skenario penyelenggaraan haji 2027 dan 2028 untuk mengantisipasi ancaman kenaikan harga bahan bakar pesawat yang berpotensi mendorong biaya haji semakin tinggi. Langkah itu dilakukan jauh-jauh hari karena komponen penerbangan menjadi salah satu penyumbang terbesar dalam total biaya penyelenggaraan ibadah haji.
"Teman-teman saat ini sudah mulai merancang untuk 2027 dan 2028. Kita telah mengefisienkan anggaran di berbagai titik secara maksimal. Namun, dengan adanya tantangan harga avtur ini, kita sedang mencari berbagai kemungkinan formula terbaik yang bisa dipakai," kata Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf di Makkah, Ahad.
Peringatan itu bukan tanpa alasan. Setiap kenaikan harga avtur akan langsung memengaruhi ongkos penerbangan jamaah dari Indonesia menuju Arab Saudi. Ketika biaya penerbangan naik, struktur pembiayaan haji ikut tertekan. Pertanyaannya, siapa yang akan menanggung kenaikan tersebut?
Di balik operasional haji yang berjalan setiap tahun, pemerintah sebenarnya harus menghitung berbagai risiko global yang sulit dikendalikan, mulai dari gejolak harga energi hingga fluktuasi nilai tukar mata uang. Dua faktor ini dapat mengubah perhitungan biaya dalam waktu singkat.
Karena itu, Kemenhaj mulai memetakan berbagai opsi bersama Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dan DPR RI. Koordinasi lintas lembaga tersebut dinilai penting untuk memastikan keberlanjutan dana haji sekaligus menjaga agar beban yang ditanggung jamaah tidak melonjak drastis.
"Secara teknis operasional, insya Allah kami siap. Namun yang selalu menjadi pertimbangan utama kami adalah dari sisi finansial, apakah kesiapan BPKH sejalan dengan rencana-rencana tersebut. Ini semua sedang kita petakan," ujar Irfan.
Pernyataan itu menunjukkan bahwa tantangan terbesar penyelenggaraan haji ke depan bukan lagi semata urusan teknis keberangkatan, melainkan kemampuan menjaga keseimbangan antara biaya riil yang terus meningkat dan kemampuan dana haji untuk menahannya.
Persoalan ini menjadi semakin penting karena Indonesia merupakan negara dengan jumlah jamaah haji terbesar di dunia. Selain menghadapi risiko kenaikan biaya, pemerintah juga harus menyiapkan skenario jika kuota haji bertambah pada masa mendatang.
Pada akhirnya, seluruh perencanaan untuk 2027 dan 2028 bermuara pada satu tujuan: memastikan jutaan calon jamaah tetap dapat berangkat tanpa terbebani lonjakan biaya yang tak terkendali.
Sebab ketika harga avtur terus menanjak, pertanyaan yang akan diajukan setiap calon jamaah menjadi semakin sederhana: saat giliran berangkat tiba nanti, masih sanggupkah mereka membayar biaya hajinya?
sumber : Antara
