Kesadaran HAM Warga Bangunharjo yang Tumbuh, Tak Lagi Bawa 'Uang Saku' di Loket Pelayanan

Dalam satu kali kunjungan, pengurusan berkas langsung selesai. Hari pun bisa melanjutkan proses administrasi ke tahap berikutnya tanpa harus kembali lagi ke kantor kalurahan.

"Untuk pengurusan berkas-berkas itu tidak perlu ditinggal atau bolak-balik. Jadi, sangat bagus. Saya sangat senang dengan pelayanan ini," kata Hari saat ditemui Republika di Kantor Kalurahan Bangunharjo pada waktu itu.

Pelayanan yang cepat dan tidak berbelit-belit menjadi hal yang dirasakan penting oleh Hari. Apalagi rumahnya berjarak cukup jauh dari kantor kalurahan. Sehingga, ia merasa terbantu karena sekali datang, urusan seketik kelar. Dia tidak perlu mengulang perjalanan hanya karena dokumen belum diproses atau pejabat yang dibutuhkan tidak berada di tempat.

Hari mengaku, bukan kali pertama mengakses layanan di Kalurahan Bangunharjo. Sebagai warga asli, ia telah mengurus berbagai kebutuhan administrasi di kantor tersebut selama kurang lebih 10 tahun. Mulai dari pengurusan dokumen untuk pernikahan, kebutuhan usaha, hingga pengajuan bantuan, seluruh proses administrasi dilakukan melalui kalurahan.

Namun, dari berbagai pengalaman tersebut, ada satu perubahan yang paling dirasakan Hari dalam pelayanan saat ini yakni tidak adanya pungutan liar atau pungli. "Yang paling terasa itu di sini tidak ada pungli. Jadi begitu selesai, sudah bisa. Enggak ada embel-embel untuk apa, untuk apa, itu tidak ada. Itu sangat membantu bagi kami warga rakyat biasa," kata Hari.

Bagi Hari, pelayanan publik seharusnya dapat diakses tanpa warga harus memberikan uang tambahan di luar ketentuan resmi. Aparatur pemerintah telah menjalankan tugas untuk melayani masyarakat sehingga pengurusan administrasi tidak seharusnya menjadi ruang untuk meminta imbalan.

"Mereka sudah digaji oleh kita dan melayani kita dengan gratis. Itu kita sangat senang. Jadi, tidak takut lagi untuk mengurus-ngurus di kantor kelurahan. Sudah tidak ada, 'Wah, nanti dimintai ini-ini'. Sudah enggak ada itu," ujarnya.

Hari menggambarkan, perubahan tersebut dengan kalimat sederhana. Warga kini tidak perlu datang ke kantor kalurahan sambil membawa kekhawatiran bahwa mereka harus mengeluarkan uang agar urusannya dapat diproses lebih cepat.

"Kasarnya, tidak usah bawa uang saku. Sudah diproses asal mungkin surat pengantarnya lengkap. Pengalaman saya juga lancar saja di sini. Tidak ada dipersulit," ucap Hari.

Pernyataan Hari secara tidak langsung menunjukkan bahwa persoalan pungli masih menjadi salah satu pengalaman yang melekat dalam ingatan masyarakat ketika berhadapan dengan layanan administrasi. Dia sempat mengaku pernah mengalami atau mengetahui adanya praktik yang mengarah pada pungutan dalam pengurusan administrasi sekitar belasan tahun lalu.

Jadi pembanding

Hanya saja, Hari tidak lagi mengingat secara rinci peristiwa tersebut. Meski demikian, pengalaman masa lalu tersebut membuat pelayanan yang dirasakan saat ini menjadi pembanding. Bagi Hari, layanan yang cepat, tanpa pungutan, dan tidak mempersulit warga menjadi perubahan yang nyata. "Jadi di meja pelayanannya itu tidak ada dibedakan (apalagi terkait) prioritas atau minoritas, enggak ada," ucapnya.

Meski menilai pelayanan di Kalurahan Bangunharjo sudah jauh lebih baik, Hari berharap, kualitas petugas dapat terus dipertahankan dan malah ditingkatkan. Menurut dia, pelayanan yang baik tidak hanya diukur dari cepat atau tidaknya proses administrasi. Setiap warga juga harus memperoleh perlakuan yang sama tanpa melihat kondisi ekonomi, penampilan, maupun latar belakang sosial.

"Saya mohon untuk yang sudah baik ini dipertahankan. Untuk ke depannya juga bisa ditingkatkan lagi, seperti antrean yang tidak pilih-pilih. Terus dilayani setaralah semuanya warga. Entah itu warga yang kaya atau miskin, itu tidak dilihat dari penampilannya," kata Hari.

Dia juga berharap, tidak ada warga yang memperoleh perlakuan khusus hanya karena memiliki kedudukan, penampilan, atau latar belakang ekonomi tertentu. "Tidak harus kelihatan orang, 'Wah, dulu diutamakan'. Tetap langsung dilayani seperti ini. Saya sangat senang," ujarnya.

Hari menyampaikan, pelayanan yang setara juga menjadi bagian penting dalam membangun penghormatan terhadap hak masyarakat. Warga yang datang untuk mengurus administrasi seharusnya memperoleh kesempatan yang sama selama mengikuti prosedur dan melengkapi persyaratan.

Di sisi lain, ia menganggap, kesadaran untuk menjaga pelayanan yang baik tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga perlu menghargai kantor pelayanan dan mengikuti aturan yang berlaku. "Kalau kami sebagai warga menghargai kantor itu, kalau datang ya tetap pakai celana panjang begini. Itu kesadaran dari kami," tuturnya.

Hari juga mengapresiasi keberadaan aparatur yang dinilainya cukup lengkap dan aktif berada di kantor. Menurut dia, kehadiran para pamong membuat proses administrasi dapat berjalan lebih cepat karena setiap tahapan dapat langsung diperiksa dan ditindaklanjuti.

Hari melihat, sejumlah pejabat kalurahan berada di ruang kerja masing-masing. Petugas yang menangani pemerintahan maupun ketertiban juga berada di kantor sehingga warga dapat langsung memperoleh layanan sesuai kebutuhan.

"Untuk petugas yang jaga juga sudah terhitung lengkap. Saya lihat itu di ruang-ruangan itu kan ngantor. Ada Pak Kamituwa juga ada, Pak Jagabaya ada. Pak Lurah pun jaga di depan. Itu sangat bagus," ujarnya.

Hari juga senang dengan kecekatan petugas dalam melayani warga. "Administrasi itu bisa ringkes. Bisa diterima, ada yang mengecek, terus verifikasi. Untuk tanda tangan juga Pak Lurah bisa langsung tanda tangan karena beliau selalu standby di kantor ini. Alhamdulillah kami punya lurah yang rajin ngantor. Jadi, warga senang," katanya.