5 hours ago
1
REPUBLIKA.CO.ID, JENEWA – Sebuah laporan baru PBB mengungkapkan bahwa lebih dari 60 negara terlibat dalam “kejahatan kolektif” yang memungkinkan terjadinya genosida Israel terhadap warga Palestina di Gaza. Versi lanjutan dari laporan pelapor khusus PBB untuk wilayah pendudukan Palestina, Francesca Albanese, itu dilansir pada Senin.
Dalam laporan keduanya tahun ini, Albanese menyebut genosida sebagai “kejahatan kolektif, yang didukung oleh keterlibatan negara-negara Ketiga yang berpengaruh yang memungkinkan terjadinya pelanggaran sistematis terhadap hukum internasional oleh Israel”. “Dibingkai oleh narasi kolonial yang tidak memanusiakan warga Palestina, kekejaman yang disiarkan langsung ini telah difasilitasi melalui dukungan langsung dari Negara Ketiga, bantuan material, perlindungan diplomatik dan, dalam beberapa kasus, partisipasi aktif.”
Middle Esat Eye melansir, laporan tersebut menunjukkan bahwa tanpa dukungan sebagian besar negara-negara Eropa, Israel tidak akan mampu mempertahankan serangan penuhnya terhadap Gaza.
Dia mengkategorikan dukungan tersebut ke dalam empat kategori utama: diplomatik, militer, ekonomi dan kemanusiaan.
Albanese berpendapat bahwa kekebalan diplomatik bagi Israel dan kegagalan untuk meminta pertanggungjawaban Israel atas pelanggaran hukum internasional, khususnya di negara-negara Barat, telah memungkinkan Israel untuk melanjutkan genosida tanpa mendapat hukuman.
AS Veto resolusi gencatan senjata di Gaza
Laporan tersebut mengatakan bahwa hal ini terjadi melalui media Barat dan wacana politik, yang “membeo narasi Israel” dan gagal membedakan antara Hamas dan warga sipil Palestina, dan memanfaatkan kiasan kolonial mengenai hak Israel untuk mempertahankan diri sebagai negara “beradab” melawan “orang-orang biadab”. Albanese menyoroti bahwa AS menggunakan hak veto Dewan Keamanan PBB sebanyak tujuh kali untuk mengendalikan perundingan gencatan senjata dan memberikan perlindungan diplomatik atas genosida tersebut.
Namun dia mencatat bahwa AS tidak bertindak sendiri. Hal ini terbantu oleh sikap abstain dan penundaan, serta rancangan resolusi yang lebih lunak dari Inggris, Australia, Selandia Baru, Kanada, Jerman, dan Belanda. Semua tindakan ini menghambat tindakan nyata sekaligus menciptakan “ilusi kemajuan”.
Meskipun ia mencatat bahwa negara-negara Arab dan Muslim mendukung perjuangan Palestina, mereka gagal mengambil “tindakan tegas” dan beberapa pemain regional “memfasilitasi rute darat ke Israel, melewati Laut Merah”. Mesir terus menjaga hubungan dengan Israel, termasuk kerja sama energi dan penutupan penyeberangan Rafah.
Dia menyoroti kegagalan penting yang berkaitan dengan pengadilan internasional, termasuk fakta bahwa sebagian besar negara-negara barat gagal mendukung Afrika Selatan atau Nikaragua di hadapan ICJ dan terus menyangkal bahwa Israel telah melakukan genosida, serta menjunjung tinggi keputusan ICJ mengenai ilegalitas pendudukan Israel di Palestina.
Selain itu, laporannya mengatakan bahwa sebagian besar negara-negara Barat telah melanggar surat perintah penangkapan yang dikeluarkan ICC terhadap Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan anggota pemerintah lainnya. Sebaliknya, Amerika malah menjatuhkan sanksi terhadap ICC, dan Inggris mengancam akan menarik pendanaannya.
